Perlinsos Digital Berhasil, 60% Pendaftar Tidak Layak Bansos

Proyek percontohan Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi dinyatakan berhasil. Perlinsos Digital terbukti mampu menyaring penerima bantuan sosial (Bansos) dengan lebih tepat sasaran, memadukan data digital secara akurat.

Rahmat Andika, koordinator Gugus Tugas Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan (KPTDP), mengatakan hasil di Banyuwangi akan menjadi dasar perluasan program ke seluruh Indonesia.

Dari 350.000 warga yang mendaftar lewat sistem, 60 persen dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Ini menunjukkan seberapa ketat filter yang diterapkan.

Setyo Puguh Widodo, Plt Kadinsos Kabupaten Banyuwangi, menjelaskan: “Sekitar 60 persen yang mendaftar tidak layak menerima. Terbukti sistem ini betul-betul bisa memverifikasi masyarakat,” kata Setyo pada 08 Mei 2026.

Perbedaan mencolok antara sistem konvensional dan digital terletak pada akurasi data aset. Melalui Perlinsos Digital, pemerintah dapat melacak kepemilikan aset warga secara real‑time. Rahmat Andika menegaskan: “Ada penerima Bansos eksisting yang setelah diverifikasi digital ternyata memiliki beberapa bidang tanah. Saat masa sanggah, yang bersangkutan tidak bisa mengelak karena datanya sinkron. Akhirnya harus menerima hasil bahwa dia tidak layak,”

Walaupun sistem menyaring pendaftar tidak layak, ia juga menemukan warga yang benar-benar membutuhkan namun belum terdata. Di satu wilayah, jumlah penerima eksisting naik dari 47 menjadi 86 setelah verifikasi digital. Data ini kini diajukan ke Kemensos untuk penambahan kuota.

Desa Benelanlor di Kecamatan Kabat menjadi sorotan karena jumlah warga penyanggah terbanyak. KPTDP bersama Pemkab Banyuwangi melakukan verifikasi intensif di desa tersebut untuk memastikan tidak ada warga berhak yang terlewat.

Menindaklanjuti keberhasilan di Banyuwangi, pemerintah pusat akan menerapkan program ini secara bertahap di 42 kabupaten/kota di Indonesia mulai 01 Juni 2026. Daerah tersebut mencakup kota-kota besar seperti Surabaya, Medan, Makassar, serta wilayah di Bali dan Papua.

“Sesuai arahan Presiden, setidaknya pada Oktober nanti akan ada 1 atau 2 daerah yang mulai roll out secara penuh dengan mekanisme baru ini,” pungkas Rahmat Andika.

Wildania (42), warga Dusun Krajan, mengaku terbantu dengan proses pendaftaran digital yang didampingi agen lapangan. Menurutnya, sistem ini menutup celah kecemburuan sosial. “Lebih bagus begini karena lebih tepat sasaran. Jadi tidak ada manipulasi karena yang seharusnya dapat tapi tidak dapat, atau sebaliknya,” ujar Wildania.

Dengan verifikasi digital, program Perlindungan Sosial kini dapat lebih akurat menyalurkan bantuan kepada yang berhak, sekaligus mengidentifikasi daerah yang masih tertinggal. Program ini diharapkan menjadi contoh bagi upaya peningkatan efisiensi sosial di tingkat nasional.