Petani Bawang Karo Protes Bawang Imor Ilegal Turunkan Harga

Di Medan, petani bawang dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mengangkat suara. Maraknya bawang impor ilegal menurunkan harga hasil panen, membuat petani kehilangan penghasilan. Mereka menuntut Polda Sumut menindak “mafia bawang ilegal” yang beroperasi di wilayah tersebut.

Koordinator aksi, Sutra Sembiring, menyatakan bahwa demonstrasi ini adalah bentuk protes atas kondisi yang merugikan petani. Ia menegaskan bahwa bawang impor dari Thailand dan India beredar di Sumut tanpa melalui proses karantina. “Kami turun langsung karena sudah terlalu lama petani dirugikan. Bawang impor ilegal ini nyata menghancurkan harga di lapangan. Kalau dibiarkan, petani bisa mati perlahan,” ujarnya pada 31 Maret 2026.

Petani menemukan bawang merah yang berasal dari India dan Thailand di pasar tradisional Medan. Mereka menilai bahwa masuknya bawang asing menekan harga dan daya saing bawang lokal. “Kami minta pemerintah turun langsung ke lapangan dan menindak tegas peredaran bawang impor ilegal yang merugikan petani dan negara,” kata Sutra.

Selama aksi, petani membawa enam karung yang diduga berisi bawang ilegal. Karung tersebut dibawa ke titik demonstrasi, mulai dari Kantor Gubernur Sumut, DPRD Sumut, hingga Polda Sumut. “Kami juga membawa contoh bawang ilegal yang beredar di pasaran,” tambahnya.

Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur perlindungan terhadap petani dan peredaran komoditas impor. Ia meminta petugas kepolisian segera menangkap mafia impor bawang tersebut.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, menjanjikan pemeriksaan. “Kami akan cek dan dalami. Jika ada unsur pelanggaran, akan kami tindak,” ujarnya.

Demonstrasi ini menyoroti ketegangan antara petani lokal dan pasar impor. Petani menuntut perlindungan hukum dan penegakan regulasi. Polda Sumut berjanji akan menindak jika ditemukan pelanggaran. Sementara itu, petani tetap menunggu tindakan konkret dari pemerintah untuk mengembalikan harga yang adil bagi hasil panen mereka.