Petrodolar Terancam: Konflik AS‑Iran Mengubah Sirkuit Energi

Petrodolar kembali menjadi topik hangat pada 21 April 2026 ketika kenaikan harga minyak global dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Perubahan ini menandai ketidakpastian geopolitik yang membuat istilah tersebut tampak usang.

Menurut Financial Times, Petrodolar merujuk pada praktik pertukaran minyak global dengan dolar AS. Setiap transaksi jual‑beli minyak di pasar internasional menggunakan mata uang tersebut, bukan mata uang lain. Konsep ini bermula pada 1971 ketika Henry Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri AS, menegosiasikan kesepakatan dengan negara-negara Timur Tengah, khususnya Arab Saudi.

Pada 1973, Arab Saudi setuju untuk menjual minyak secara eksklusif dalam dolar AS dan menginvestasikan hasilnya kembali ke aset dolar. Sebagai imbalannya, negara tersebut menerima peralatan militer dan jaminan keamanan dari Washington. Kesepakatan ini menjadi tonggak diplomatik penting, membawa negara-negara Teluk lainnya masuk ke lingkaran sekutu AS.

Keberhasilan ini menghasilkan permintaan besar akan peralatan militer AS dan aset dolar, menjaga biaya pinjaman AS tetap rendah dan mempertahankan “hak istimewa yang berlebihan” Amerika hingga era mata uang fiat. “Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sistem petrodolar merupakan inti dari model ekonomi AS: mendanai inovasi dan pertumbuhan dengan biaya modal yang sengaja diturunkan,” kata Kallum Pickering, kepala ekonom di Peel Hunt.

Namun, sistem ini diuji ketika Donald Trump memimpin AS, negara tersebut mengimpor lebih sedikit minyak dan tampak tidak tertarik memberikan keamanan kepada sekutunya. Kondisi ini membuat payung pertahanan AS terlihat tidak cukup bagi negara-negara Teluk, yang kini terancam oleh serangan Iran. Contohnya, Iran menargetkan LNG Ras Laffan di Qatar dan berhasil menghentikan hampir seperlima kapasitas produksi gas, dengan kerusakan yang diperkirakan berlangsung hingga lima tahun.

Perang ini mengungkap masalah mendasar terkait pengaturan petrodolar di era Trump. AS dan Israel bertindak sebagai agresor pertama, tanpa memberi peringatan kepada sekutunya dan mengabaikan kepentingan negara-negara tersebut. Setelah perang, negara-negara Timur Tengah kemungkinan akan menghitung kerugian mereka, yang bisa lebih buruk daripada dampak langsung perang, karena berpotensi mengubah model ekonomi kawasan secara keseluruhan.

Belajar dari konflik ini, negara-negara Teluk tampak akan berusaha diversifikasi ekspor energi ke banyak negara sambil menjaga keamanan nasional. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap AS. “Dengan aset ekonomi inti Teluk yang terus-menerus diserang, sulit untuk membayangkan bahwa kredibilitas komitmen keamanan AS yang telah lama ada tidak terkikis,” ujar Navin Girishankar, presiden Departemen Keamanan Ekonomi dan Teknologi di Pusat Studi Strategis dan Internasional, kepada Financial Times.

Perubahan ini terlihat dari munculnya istilah baru, Petroyuan. Di tengah ketidakpastian AS dalam menjaga keamanan di Timur Tengah, sejak 2017 China telah menggantikan AS sebagai importir minyak mentah terkemuka di dunia. Hal ini menunjukkan kerentanan petrodolar bahkan sebelum perang Iran pecah.

Perubahan sistem perdagangan minyak ini menandai pergeseran strategi ekonomi global. Negara-negara Teluk kini mencari alternatif, sementara AS harus menyesuaikan peranannya di pasar energi. Perubahan ini mencerminkan dinamika geopolitik yang terus berubah, di mana keamanan dan ekonomi saling terkait secara kompleks.