Populasi Jepang Turun 3 Juta, Krisis Demografi Terwujud

Jepang kini menghadapi krisis demografi yang semakin mengkhawatirkan. Dalam lima tahun terakhir, negara ini kehilangan lebih dari 3 juta penduduk, penurunan terbesar sejak pemerintah mulai melakukan sensus pada 01 Januari 1920.

Data sensus yang dirilis pemerintah menunjukkan jumlah penduduk pada 01 Januari 2025 mencapai sekitar 123 juta jiwa. Angka itu turun dari 126,1 juta jiwa pada 01 Januari 2020. Penurunan ini menegaskan bahwa masalah populasi menua dan rendahnya angka kelahiran semakin sulit dibendung.

Populasi Jepang mencapai puncaknya pada 01 Januari 2008 dengan sekitar 128 juta jiwa. Namun, jumlah tersebut terus menyusut dan diperkirakan hanya tersisa sekitar 87 juta jiwa pada 01 Januari 2070. Saat ini, ukuran populasi Jepang bahkan hampir kembali ke level yang sama seperti pada 01 Januari 1989.

Selama beberapa dekade, pemerintah Jepang berupaya mendorong generasi muda untuk memiliki lebih banyak anak demi memperlambat laju penuaan populasi. Tetapi kebijakan tersebut belum mampu membalikkan tren penurunan angka kelahiran. Akibatnya, Jepang kini menjadi salah satu negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia. “Untuk setiap satu bayi yang lahir, terdapat dua kematian yang terjadi.” Kutipan ini diambil dari Bangkok Post, dan menempatkan Jepang sebagai contoh masa depan yang mungkin dihadapi banyak negara maju lainnya.

Penurunan jumlah penduduk tidak hanya berdampak pada struktur usia masyarakat, tetapi juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan, dan memperparah kekurangan tenaga kerja. Banyak daerah di Jepang semakin sepi.

Data sensus menunjukkan hampir seluruh wilayah Jepang terdampak krisis demografi. Sebanyak 45 dari 47 prefektur melaporkan penurunan jumlah penduduk pada 01 Januari 2025, dengan laju penyusutan yang terus meningkat. Wilayah yang mengalami penurunan paling tajam adalah Prefektur Akita dan Prefektur Aomori. Dalam periode 01 Januari 2020 hingga 01 Januari 2025, populasi di kedua wilayah itu menyusut sekitar 8 persen.

Prefektur tersebut dikenal memiliki populasi lansia yang besar. Banyak anak muda memilih meninggalkan daerah tersebut untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar karena upah yang stagnan dan kondisi musim dingin yang berat. Fenomena ini membuat kawasan pedesaan Jepang semakin kosong.

Di sejumlah daerah, sekolah yang kehilangan murid terpaksa dialihfungsikan menjadi panti jompo atau pusat komunitas. Jutaan rumah dibiarkan kosong, sementara rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga layanan transportasi mulai mengurangi jumlah pegawai. Beberapa jalur kereta bahkan harus ditutup karena minim pengguna.

Sejumlah ahli menilai Jepang telah memasuki fase yang sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Krisis demografi ini menuntut kebijakan baru yang lebih agresif, tidak hanya dalam meningkatkan angka kelahiran tetapi juga dalam mengelola tenaga kerja dan layanan publik.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Jepang sedang berada di persimpangan penting. Penurunan populasi yang terus berlanjut menuntut perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan menjadi tantangan utama di masa depan.