Prabowo Atur Pembukaan Bandara Komersial, TNI Koordinasi

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan secara langsung agar bandara-bandara tertentu di Indonesia diaktifkan kembali dan dioptimalkan untuk komersialisasi. Dua bandara utama yang disebutkan adalah Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta.

Untuk menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan menerima kunjungan kerja dari Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Waka Bappenas) RI Febrian Alphyanto Ruddyard pada 25 Mei 2026 di ruang kerja Wamenhan di Jakarta.

Menurut situs resmi Kementerian Pertahanan, pertemuan ini bertujuan membahas koordinasi percepatan berbagai program strategis nasional. Program-program tersebut bersinggungan langsung dengan pengelolaan aset pertahanan, optimalisasi infrastruktur perhubungan, serta pengembangan industri kedirgantaraan nasional.

Dalam konteks pemanfaatan bersama pangkalan udara TNI Angkatan Udara untuk penerbangan sipil komersial, Kementerian Pertahanan menyatakan komitmen penuh dan dukungan regulasi. Tantangan teknis, seperti pengaturan kapasitas apron dan manajemen waktu penerbangan, akan dikoordinasikan lebih lanjut secara lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait.

Wamenhan menekankan pentingnya menjaga kesiapan operasional militer sembari mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor penerbangan sipil. Ia mengutip pernyataan berikut: “Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik. Ke depan, hal yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan teknis terkait penggunaan apron dan pengelolaan waktu penerbangan agar tidak terjadi kepadatan, sehingga aktivitas militer dan sipil dapat berlangsung secara harmonis, selaras, dan tanpa saling mengganggu.”

Selain penataan bandara, pertemuan ini juga membahas proyeksi jangka panjang pembentukan ekosistem industri makro kedirgantaraan melalui konsep Sustainable Aerospace Park di Kertajati. Park ini mengombinasikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) komersial dan militer. Kedua pihak sepakat untuk terus mematangkan cetak biru teknokratis serta pola pengelolaan asetnya.

Perkumpulan tersebut diakhiri dengan komitmen bersama untuk segera menggelar rapat koordinasi lanjutan yang lebih intensif. Rapat tersebut akan melibatkan kementerian teknis, jajaran TNI Angkatan Udara, serta pihak pemerintah provinsi terkait.

Secara keseluruhan, langkah ini menandai upaya pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan infrastruktur militer dan sipil guna memperkuat ekonomi regional sekaligus menjaga kesiapan pertahanan. Dengan dukungan regulasi dan koordinasi lintas sektor, diharapkan penerbangan komersial dapat berjalan tanpa mengorbankan fungsi militer, sementara industri kedirgantaraan nasional mendapat landasan yang lebih kuat melalui Sustainable Aerospace Park.