Pratikno: Efisiensi Energi Tanpa Mengorbankan Pendidikan

Pratikno mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi energi harus belajar dari masa pandemi COVID‑19, khususnya dalam konteks pembelajaran tatap muka. Ia menekankan perlunya data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di setiap sektor agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

“Langkah efisiensi harus disusun secara terukur dan berbasis data konsumsi energi serta tingkat mobilitas di masing-masing sektor, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko pada hari Senin (23 Maret 2026).

Pratikno menegaskan bahwa penghematan energi tidak boleh mengganggu proses belajar atau pelayanan publik. Untuk pendidikan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Jika ada praktikum, pemerintah tetap meminta pelaksanaan tatap muka.

Selain pendidikan, pemerintah sedang memikirkan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet bagi siswa. Hal ini menjadi bagian dari upaya memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi saat kebijakan energi ditegakkan.

Di luar pendidikan, ada strategi penghematan lintas instansi. ASN akan diberi skema kerja fleksibel, pemanfaatan platform digital diperkuat, dan perjalanan dinas dibatasi. Semua langkah ini direncanakan mulai berlaku pada April 2026.

“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” tambah Pratikno. Ia menegaskan pentingnya kerja sama antar lembaga agar kebijakan tidak terputus.

Keputusan untuk belajar di rumah belum final. Namun, kebijakan serupa sudah diimplementasikan di beberapa negara Asia Tenggara. Di Filipina, kantor pemerintahan beralih ke empat hari kerja seminggu. Thailand dan Vietnam mendorong pejabat bekerja dari rumah dan membatasi perjalanan. Myanmar menerapkan hari-hari berkendara bergantian. Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul, mengumumkan pembatasan harga sementara untuk solar, sementara Vietnam sudah mulai menggunakan dana stabilisasi harga bahan bakar.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap efisiensi energi dapat dicapai tanpa mengorbankan kualitas layanan publik maupun pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk menyeimbangkan kebutuhan energi dan kesejahteraan masyarakat.