Pratikno Tegaskan Belajar Offline Tetap Prioritas Utama

Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, menegaskan bahwa proses belajar siswa harus tetap berlangsung secara offline, atau luring, meski dunia sedang menghadapi krisis global. Ia menilai langkah ini sesuai dengan koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama.

Dalam arahan internal yang disampaikan kepada kedeputian kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada Senin, 23 Maret 2026, Pratikno menekankan pentingnya memaksimalkan proses belajar agar tidak terjadi learning loss. Ia mengingatkan bahwa situasi krisis global harus menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional, sesuai arahan Presiden Prabowo yang diingatkan kembali pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026.

Pratikno juga menegaskan bahwa meski pernah ada diskusi tentang metode hybrid antara daring dan luring, keputusan akhir menolak mendesak pembelajaran daring saat ini. Ia menyoroti prioritas besar Presiden terhadap sektor pendidikan, termasuk revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda. “Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” ujarnya, dikutip pada Rabu, 25 Maret 2026.

Selain itu, Pratikno menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Ia menekankan efisiensi di semua bidang, memotong perjalanan dinas nonesensial, serta memaksimalkan pertemuan dan rapat secara daring. Penerapan flexible working arrangement (FWA) juga diharapkan berjalan secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya. Dengan demikian, kebijakan ini menempatkan pendidikan offline sebagai fondasi utama, sambil mendorong transformasi digital dalam birokrasi dan pelayanan publik.