Presiden Prabowo Instruksikan Bahasa Prancis di Semua Sekolah

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar bahasa Prancis dipelajari di semua tingkatan sekolah di Indonesia. Instruksi tersebut disampaikan di depan Presiden Prancis Emmanuel Macron saat pertemuan di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, pada 28 Mei 2026.

“Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis melihat perkembangan dunia ke depan,” ucapnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Reaksi cepat datang dari Lalu Hadrian Irfani, Wakil Ketua Komisi X DPR. Ia menyatakan akan meminta penjelasan resmi terkait kejelasan rencana tersebut dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X DPR.

“Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” kata Lalu Hadrian dalam keterangannya, dikutip dari laman DPR, pada 1 Juni 2026.

Lalu Hadrian menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh disusun secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional, meskipun menurutnya penguatan kemampuan bahasa asing memang penting dalam menghadapi tantangan global.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI akan memastikan posisi kebijakan tersebut terlebih dahulu dalam agenda pendidikan nasional.

“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” ucapnya.

Di sisi lain, Lalu Hadrian menambahkan pentingnya agar instruksi bahasa Prancis di semua tingkatan sekolah tidak dipersepsikan publik hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional semata.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ucapnya.

Selaras, Associate Professor of Melbourne Law School, University of Melbourne, Australia dan Adjunct Professor di Universitas Hasanuddin, Nadirsyah Hosen atau Gus Nadir, menyatakan bahwa bahasa dapat menjadi jembatan antarbangsa. Ia menyoroti kesiapan implementasi gagasan ini, pertimbangan pemilihannya, hingga potensi beban bagi siswa dan orang tua.

“Jangan sampai kebijakan bahasa lahir dari hangatnya suasana pertemuan antarkepala negara, tetapi belum ditopang oleh peta jalan pendidikan nasional yang matang,” tulisnya dalam pos Instagram @nadirsyahhosen_official, pada 30 Mei 2026.

Gus Nadir berpendapat bahwa pemilihan bahasa Prancis untuk dipelajari di sekolah perlu menimbang kepentingan strategis Indonesia dan perbandingannya dengan bahasa lain, seperti bahasa Mandarin, Jepang, Jerman, Korea, atau Spanyol.

“Di sinilah saya melihat sesuatu yang jarang dibahas. Pilihan bahasa asing sebenarnya adalah pilihan geopolitik. Kurikulum bahasa menunjukkan ke mana sebuah bangsa ingin bergerak. Bahasa yang diajarkan hari ini akan memengaruhi arah perdagangan, diplomasi, pendidikan tinggi, dan pasar kerja generasi berikutnya,” terang Gus Nadir.

Ia menyoroti kebijakan bahasa juga perlu mencermati persoalan praktis seperti kecukupan lulusan bahasa Prancis yang siap mengajar di pelosok, yang notabene masih kekurangan guru matematika, IPA, atau bahasa Inggris.

“Dan yang lebih penting lagi: harus ada murid yang memang membutuhkan bahasa itu untuk masa depannya,” tulisnya.

Gus Nadir juga mengungkapkan kekhawatiran soal beban siswa dan orang tua usai adanya instruksi belajar bahasa Prancis di sekolah. Menurutnya, dengan adanya tambahan pelajaran ini, semestinya ada juga pembahasan pengurangan pelajaran sebagai gantinya agar tidak terlalu banyak materi dipaksakan masuk di kelas.

Ia menjelaskan, banyak negara maju kini justru mengurangi kepadatan kurikulum (curriculum simplification). Tujuannya agar siswa punya lebih banyak waktu untuk berpikir kritis, membaca mendalam, berkreasi, dan mengembangkan keterampilan yang benar-benar ia butuhkan di masa depan.

“Kalau setiap kali ada kebutuhan baru lalu jawabannya adalah menambah mata pelajaran baru, kapan anak-anak punya waktu bermain, membaca, berpikir, beristirahat, atau sekadar menjadi anak-anak?” tulisnya.

Ia menilai anak-anak saat ini sudah memikul banyak beban mulai dari berbagai mata pelajar di sekolah, les atau kursus atau bimbingan belajar, latihan olahraga, kegiatan seni, dan aktivitas lainnya. Sedangkan orang tua juga turut memikul beban biaya kursus, transportasi, perlengkapan belajar, dan tekanan kompetisi.

“Kalau tidak, kita akan terus menambah isi tas anak-anak kita, tanpa pernah bertanya apakah pundak mereka masih kuat menanggungnya. Dan kadang-kadang, dalam pendidikan, keberanian untuk tidak menambah beban adalah kebijakan yang jauh lebih bijaksana,” pungkas Gus Nadir.

Instruksi bahasa Prancis ini menimbulkan perdebatan tentang kesiapan infrastruktur pendidikan, pelatihan guru, dan kurikulum. Pihak terkait menilai pentingnya menilai manfaat nyata bagi peserta didik sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Seiring dengan itu, peran Komisi X DPR dan Kemendikdasmen menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan pendidikan nasional ke depan.