Presiden Prabowo Targetkan Kemiskinan Ekstrem 0% pada 2026

Jakarta - Penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2026. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Badan ini bertugas merancang rencana induk untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.

Di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, BP Taskin tidak hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga mengembangkan program-program untuk mengangkat masyarakat dari kategori miskin ekstrem. “Dengan berbagai intervensi program pemerintah yang fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem, kami yakin dalam waktu 20 bulan ke depan, 2,35 juta jiwa dari kelompok miskin ekstrem akan bisa dientaskan,” ujarnya.

Budiman mengakui bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah untuk mencapai target ini. Dalam sebuah wawancara, dia menjelaskan latar belakangnya sebagai aktivis yang beralih ke dunia pemerintahan. Sejak kecil, ia merasa prihatin dengan kemiskinan dan kebodohan. Pengalaman ini mendorongnya untuk mencari solusi melalui politik.

“Orang miskin itu tidak punya uang, tidak punya aset, dan tidak memiliki akses. Sementara orang sejahtera memiliki ketiga hal tersebut. Tujuan BP Taskin adalah agar masyarakat Indonesia memiliki uang, aset, dan akses yang memadai,” jelasnya.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), standar kemiskinan pada September 2024 ditetapkan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 595.242 per bulan. Untuk kemiskinan ekstrem, BPS menggunakan standar Bank Dunia sekitar Rp 391 ribu per kapita per bulan. Kemiskinan ekstrem mencakup ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan.

BP Taskin memiliki tugas yang berbeda dengan Kementerian Sosial. BP Taskin merancang rencana induk pengentasan kemiskinan untuk periode 2024-2029 dan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Mereka juga berupaya mendorong program-program yang mengedepankan pemberdayaan ekonomi, seperti pembentukan dapur di daerah tertinggal.

Data menunjukkan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 8,57% pada September 2024, turun dari 9% pada Maret 2024. Meskipun ada penurunan, tantangan masih ada. Budiman menyoroti bahwa situasi perekonomian global dan domestik dapat mempengaruhi upaya pengentasan kemiskinan. “Target 0% kemiskinan ekstrem pada akhir 2026 masih realistis jika kita menciptakan lebih banyak peluang usaha,” katanya.

Anggaran untuk program jaminan sosial pada APBN 2025 mencapai Rp 504,7 triliun. Ini termasuk program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai. Meskipun bantuan sosial menjadi salah satu cara untuk membantu masyarakat miskin, Budiman menekankan perlunya pendekatan yang lebih berfokus pada pemberdayaan ekonomi daripada sekadar memberikan bantuan.

Budiman berharap ke depannya, Indonesia bisa mengurangi angka kemiskinan dengan pendekatan yang lebih berkelanjutan, termasuk melalui kewirausahaan sosial berbasis teknologi di berbagai sektor. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat yang sudah diselamatkan dari kemiskinan dapat mandiri dan tidak bergantung pada bantuan terus-menerus.