Presiden Resmikan KDMP: 85 Unit Blitar, 205 Unit Kabupaten

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani peresmian Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara bersamaan di Nganjuk pada hari Sabtu, 16 Mei 2026. Pada saat yang sama, 85 KDMP di wilayah Blitar Raya juga resmi dibuka.

Di Kabupaten dan Kota Blitar, sudah terpasang 205 unit KDMP. Angka ini dianggap paling tinggi di tingkat nasional, dan pembangunan di wilayah tersebut dinilai paling cepat.

Letkol Inf Virlani Arudyawan, Komandan Kodim 0808/Blitar, mengungkapkan: “Secara pencapaian, Blitar ini menjadi tolak ukur nasional bahwa pembangunan KDKMP saat ini menjadi yang tertinggi. Sekarang jumlahnya sudah 205 titik, ini paling banyak dan paling cepat pembangunannya,” dia menambahkan.

Ia juga menyebutkan bahwa total KDMP yang akan dibangun mencapai 260 unit. Dari jumlah tersebut, 55 unit masih dalam proses perencanaan dan pembangunan. Pembangunan ini diharapkan selesai pada Juli 2026. Saat ini, 85 unit sudah siap beroperasi.

“Untuk sisanya ditargetkan awal Juli, mungkin kalau sudah 100 persen bisa diresmikan oleh Bapak Presiden,” jelas Virlani.

Menjawab pertanyaan tentang penggunaan lahan sekolah, Virlani menjelaskan: “Kalau keterkaitan tersebut, kami tidak tahu karena kami mendapatkan surat hasil musdes (musyawarah desa). Kalaupun dipindahkan itu bisa, tergantung dengan hasil musdes lagi dan diserahkan kepada kami,” ia bilang.

Bupati Blitar, Rijanto, menyatakan akan segera menindaklanjuti arahan Presiden setelah peresmian. Ia menekankan pentingnya memacu ekonomi masyarakat di sekitar KDMP.

“Tentu kami akan segera memanggil stakeholder dan seluruh pimpinan KDMP untuk segera bergerak, sesuai arahan presiden,” ujar Rijanto.

KDMP, singkatan dari Koperasi Desa Merah Putih, merupakan koperasi yang didirikan untuk memperkuat ekonomi desa. Dengan jumlah unit yang terus bertambah, pemerintah menegaskan komitmen untuk memperluas jaringan koperasi ini.

Peresmian ini menandai tonggak penting dalam pengembangan koperasi di Indonesia, namun fokus utama tetap pada penyelesaian tepat waktu dan partisipasi aktif masyarakat.