Provinsi Jawa Barat Tandatangani PKS TPPAS Legok Nangka

Di Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menandatangani kembali adendum perjanjian kerja sama (PKS) untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka. Langkah ini diambil karena TPA Sarimukti yang menjadi tempat pembuangan sampah utama di wilayah Bandung Raya kini sudah tidak cukup lahan.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat, Ai Saadiyah Dwidaningsih, “Pak Gubernur dengan PT Jabar Environmental Solutions (JES) menandatangani kembali adendum PKS dan pernyataan kembali PKS proyek TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung,” ia menyatakan pada hari Sabtu, 6 Juni 2026.

Ia menjelaskan bahwa adendum ini dibuat setelah terbitnya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL) antara PT JES dan PT PLN. “Nah, ini yang kemudian diakomodir di dalam PKS, pernyataan kembali atau adendum PKS Pak Gubernur selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama dengan PT JES,” ungkapnya. Dengan menandatanganinya PKS, sudah ada PJBL, surat penugasan dari Menteri, dan dokumen lain yang menandakan bahwa kerja sama antara pemerintah dan Badan Usaha Legok Nangka sudah lengkap.

Selanjutnya, pihak JES, sebagai pelaksana, memiliki kewajiban untuk financial close. Ia menyebutkan bahwa proses ini diharapkan selesai dalam sembilan bulan, yaitu sampai Desember 2026. Namun, karena kebutuhan mendesak dalam penanganan sampah, ia berharap proses tersebut dapat dipercepat. “Nah, tetapi tentunya dengan kedaruratan sampah dan upaya-upaya kita untuk mengakselerasi progres Legok Nangka ini, kita membicarakan jika memungkinkan financial close ini bisa dilakukan lebih cepat, karena kan tadi 9 bulan itu normatifnya. Kita berharap bahwa ini mungkin, bisa dipenuhi dalam waktu dekat, tidak 9 bulan tapi 6 bulan, misalnya seperti itu ya, atau lebih cepat lagi,” ia tambah.

Ai menegaskan bahwa semua prosedur administratif sudah terpenuhi. Menurutnya, tahun ini sudah bisa memulai konstruksi, sesuai dengan timeline yang direncanakan, dan proyek ini diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2029. Ia juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan dapat dimulai pada Agustus 2026, setelah beberapa penyesuaian yang melibatkan Pemerintah Provinsi, PT JES, dan pihak lain.

Ia menekankan bahwa proses adendum PKS tidak sederhana. “Ini hampir setiap hari kita melakukan pembahasan, dokumen PKS tersebut, begitu ya dan memang ada beberapa hal yang sifatnya, berisiko atau apa ya namanya, kira-kira, risiko-risikonya terlalu tinggi, terlalu besar, tentunya masing-masing sudah memitigasi dan apa namanya, kita perlu meminimalisasi dan menyepakati risiko-risiko yang minim tersebut di dalam PKS,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa adendum melibatkan banyak pihak, termasuk PT Penjamin Infrastruktur Indonesia dan Kementerian Keuangan. “Jadi ini melibatkan banyak pihak, tidak mudah, tapi alhamdulillah kemarin sudah bisa disepakati substansinya. Memang ada delay beberapa minggu, begitu ya, tetapi insya allah semuanya sudah clear,” ujarnya.

Ai menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa proyek ini sudah sangat serius. “Jadi intinya ini kita sudah sangat serius sekali, begitu ya, dan mudah-mudahan lancar kedepannya,” pungkasnya.

Dengan adendum PKS yang baru, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT JES bertekad mempercepat pembangunan TPPAS Legok Nangka. Proyek ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan di TPA Sarimukti sekaligus meningkatkan kapasitas pengolahan sampah akhir di wilayah Bandung Raya. Proses financial close yang dipercepat akan mempercepat pelaksanaan konstruksi, sehingga Legok Nangka bisa beroperasi lebih cepat dari jadwal awal. Dengan semua pihak yang terlibat sudah menyepakati risiko dan prosedur, langkah selanjutnya adalah memulai pembangunan pada Agustus 2026 dan menyiapkan fasilitas tersebut untuk beroperasi pada tahun 2029.