Revitalisasi 71.000 Sekolah Tahun 2026: Proyek Pemerintah

Dudung Abdurachman, Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan, mengumumkan rencana pemerintah untuk revitalisasi 71.000 sekolah pada tahun 2026. Ia menyampaikan hal ini di SMP Muhammadiyah 16 Jakarta, Jakarta Pusat, pada 12 Mei 2026.

“Dan nanti ke depan tahun 2026 ini sudah 71.000 sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11.000 sekolah anggarannya ada, yang sudah siap,” kata Dudung saat meninjau hasil revitalisasi di sekolah tersebut.

Hingga tahun 2025, pemerintah telah berhasil revitalisasi 16.167 sekolah. Setiap sekolah dapat menerima anggaran hingga Rp 1,2 miliar untuk perbaikan.

“Jadi sekarang itu dari tahun 2025 itu sudah 16.167 sekolah yang dibangun. Artinya ada direvitalisasi, yang ini totalnya Rp 1,2 miliar,” tuturnya.

Pelaksanaan revitalisasi dilakukan dengan prinsip swakelola. Kepala sekolah menerima dana secara langsung, lalu mengeksekusinya secara mandiri.

“Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah, kepala sekolah kemudian swadaya. Jadi swakelola ya,” ujar Dudung.

Revitalisasi mencakup perbaikan kelas, fasilitas sekolah, kebutuhan pembelajaran, hingga pengadaan media pembelajaran seperti komputer atau loker. Selain itu, perabotan dan prasarana seperti meja, smart board, dan perlengkapan lainnya juga masuk dalam program.

“Termasuk ya, termasuk perabotan-perabotan sarana dan prasarana ya, ini banyak ya. Jadi ada program ini tidak hanya sekedar sekolah saja tetapi justru alat-alat lain yang mendukung. Ini smart board juga ini termasuk meja, ini coba luar biasa ini. Dulu saya sekolah nggak seperti ini,” katanya.

Dudung berharap revitalisasi ini dapat memberikan kenyamanan bagi siswa dalam belajar, sekaligus menegaskan hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

“Nah, ini yang saya pastikan. Jadi Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia ini belajar di ruang kelas yang aman, yang nyaman, ini ber-AC. Coba bayangkan, ya tidak ada sekolah lagi yang bocor, kemudian sanitasinya juga saya lihat WC-nya, toiletnya juga sangat bagus,” tegasnya.

Program revitalisasi tidak membedakan jenjang pendidikan dasar dan menengah, maupun status sekolah negeri atau swasta. Semua SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA termasuk sekolah swasta seperti Muhammadiyah mendapat bantuan yang sama.

“Pak Presiden itu tidak melihat bahwa ini SD negeri, ini swasta, semuanya sama ya. Pemerataan, tidak ada yang dibeda-bedakan. Ini Muhammadiyah ini swasta loh, tapi mendapat bantuan juga,” katanya.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap setiap anak di Indonesia dapat belajar di ruang kelas yang aman, nyaman, dan dilengkapi fasilitas modern, tanpa memandang latar belakang sekolah.