Revitalisasi Sekolah Buka 380 Ribu Lapangan Kerja, Peluang Lokal

Dudung Abdurachman, Kepala Staf (Kastaf) Kepresidenan, menegaskan bahwa program revitalisasi sekolah telah membuka lapangan kerja bagi warga sekitar. Sejak 2025 hingga kini, program ini telah mempekerjakan lebih dari 380 ribu orang.

Selama kunjungan ke SMP Muhammadiyah 16 di Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Mei 2026, Dudung menjelaskan bahwa satu sekolah memerlukan 24 pekerja. Dengan 16.139 sekolah yang menjalankan revitalisasi, total pekerjaan yang tercipta mencapai lebih dari 380.000 orang. "Untuk program revitalisasi di satu sekolah saja ini melibatkan 24 pekerja, sehingga jika ditotal dengan jumlah pelaksanaan revitalisasi ini 16.139 sekolah maka program ini telah menyerap lapangan pekerjaan sekitar 380.000 lebih," kata Dudung. "Jadi banyaklah lapangan kerja yang bisa sekarang terbuka," imbuhnya.

Konsep swakelola menjadi inti dari proyek ini. Dudung menegaskan bahwa pekerjaan dilakukan oleh tukang dari tim sekolah sendiri, sehingga tidak ada markup atau korupsi. "Jadi swakelola dikerjakan oleh tukangnya dari tim (SMP) Muhammadiyah sendiri, sehingga tidak ada markup, tidak ada korupsi, ya betul-betul ingin membangun," katanya.

Untuk meminimalisir perpanjangan tangan, dana revitalisasi disalurkan langsung ke kepala sekolah. Dudung menjelaskan bahwa kepala sekolah kemudian mengelola dana tersebut secara swadaya. "Dan ini anggarannya itu langsung diserahkan ke kepala sekolah, kepala sekolah kemudian swadaya. Jadi swakelola ya," kata Dudung.

Program ini menargetkan 71.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Saat ini, 11.000 sekolah sudah memiliki anggaran dan siap dilaksanakan, sementara sisanya akan disesuaikan melalui ABT (Anggaran Biaya Tambahan). "Dan nanti ke depan tahun 2026 ini sudah 71.000 sekolah yang akan dibangun. Dan baru 11.000 sekolah (yang) anggarannya ada, yang sudah siap, dan yang sisanya berarti nanti akan di-ABT-kan (Anggaran Biaya Tambahan)," tutur Dudung.

Selain perbaikan struktur, program juga mencakup perabotan dan sarana pendukung seperti smart board dan meja. Dudung menambahkan bahwa semua perlengkapan tersebut termasuk dalam anggaran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa anggaran untuk revitalisasi tahun 2026 mencapai Rp 14 triliun, yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Mu'ti, sistem swakelola memungkinkan sekolah terlibat langsung dalam pembangunan sesuai kebutuhan, sekaligus memberdayakan masyarakat sekitar.

Program revitalisasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menciptakan lapangan kerja lokal. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan menyalurkan dana langsung ke kepala sekolah, diharapkan proses pembangunan berjalan transparan dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi komunitas sekolah.