Rico Waas di Luar, Komunikasi Medan–Sumut Butuh Perbaikan

Rico Waas, wali kota Medan, mengungkapkan bahwa komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi Sumatera Utara belum berjalan dengan optimal. Pada 21 Mei 2026, gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanyakan di bagian mana yang kurang optimal. “Kalau kita yang kurang ini di bagian mana? Saya sudah sampaikan ke OPD kami surat dari kabupaten/kota jangan sekali‑kali dilambatkan karena saya pernah merasakan itu,” kata Bobby.

Bobby menanggapi pertanyaan tersebut saat diminta menjelaskan pernyataan Rico tentang komunikasi yang belum optimal. Pernyataan tersebut muncul ketika Rico menjawab pertanyaan mengenai keberadaannya di luar negeri, saat Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Merah Putih pada 15 Mei 2026.

Bobby menjelaskan kronologi ketika Rico diketahui berada di luar negeri. Ia mencari Rico karena ada hal yang ingin dibahas. Berdasarkan keterangan dari ajudan, pihak Pemerintah Kota Medan, dan Zakiyuddin Harahap, wakil wali kota, Rico berada di luar kota. Bobby kemudian menelepon Rico langsung, dan terungkap bahwa Rico sedang berada di luar negeri. “Ya itu gimana surat kan jalan ya, yang kurang optimal gimana? Kebetulan ya saya juga nggak ini ya, jangan dibilang kita cari‑cari. Setahu saya pada saat hari Jumat saya memang nyari beliau, telepon ke ajudan, telepon ke Pemkot disampaikan ke luar kota, ditanya kotanya nggak terinformasi. Saya langsung telepon langsung beliau karena ada yang mau diurusin satu hal, beliau menyampaikan tidak di luar kota tapi di luar negeri, saya tanya ke Pak wakil wali kota juga tahunya ke Malang,” jelasnya.

Bobby menegaskan bahwa beberapa kali surat perjalanan dinas ke luar negeri ditolak. Salah satu kasus adalah ketika Rico bersama pimpinan DPRD Medan ingin melakukan perjalanan dinas ke China. “Beberapa kali ada surat ke kami baik untuk perjalanan dinas ke luar negeri juga ada, tapi beberapa kali juga kami minta telusuri lagi karena pesan dari pemerintah pusat itu kalau perjalanan ke luar negeri apalagi setahu saya bukan hanya eksekutifnya, ikut rombongan legislatif juga yang izin ke kami itu wali kota (Medan) dan pimpinan DPRD mau ke China itu kami tolak memang,” tuturnya.

Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya mengaku sudah melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berobat ke luar negeri. Ia juga menyatakan bahwa komunikasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Utara belum berjalan secara optimal. “Benar bahwa saya sedang berada di luar negeri untuk menjalani pengobatan. Jauh‑jauh hari saya sudah merencanakan berobat, tapi waktunya tidak dapat. Kebetulan ini ada waktu libur, makanya saya berangkat dan sudah lapor kepada Mendagri untuk agenda tersebut,” kata Rico pada 17 Mei 2026.

Rico menegaskan bahwa ia tidak menggunakan dana APBD untuk perjalanan tersebut. “Ya, saya tidak menggunakan APBD dalam perjalanan ini, dan murni menggunakan dana pribadi,” ucapnya. Ia juga menjelaskan tujuan perjalanan. “Jadi, saya berangkat ke luar negeri khusus untuk berobat sekaligus mengambil obat yang sudah habis saya konsumsi. Saya mohon maaf dalam hal ini,” tambahnya.

Sebagai ketum Partai NasDem, Rico juga menyatakan tetap memonitor Kota Medan. Ia menekankan pentingnya koordinasi dengan camat, lurah, dan kepling. “Selama berobat setiap waktu saya juga memonitor Kota Medan, dan meminta kepada para pimpinan OPD terus berkomunikasi dan berkoordinasi terkait perkembangan Kota Medan yang kita cintai bersama,” ujarnya.

Video mengenai tarif parkir di Medan, yang menampilkan tarif Rp 2.000 untuk motor dan Rp 4.000 untuk mobil, juga dibahas dalam konteks pembaruan kebijakan. Meski tidak terkait langsung dengan isu perjalanan Rico, video tersebut menunjukkan upaya pemerintah kota untuk meningkatkan pendapatan dan pelayanan publik.

Kesimpulannya, komunikasi antara pemerintah kota Medan dan pemerintah provinsi Sumatera Utara masih memerlukan perbaikan. Rico Waas menegaskan bahwa ia telah melaporkan keberadaannya di luar negeri dan menggunakan dana pribadi. Sementara itu, gubernur Sumatera Utara menyoroti perlunya koordinasi yang lebih baik, terutama dalam hal surat perjalanan dinas dan pengobatan warga. Perlu ada mekanisme yang jelas agar keputusan dan koordinasi antara kedua lembaga dapat berjalan lancar, sehingga kepentingan warga Medan tetap terjaga.