RSD Balung Buka Klinik CPMI, Biaya MCU Rp450 Ribu Pelayanan Lokal

Jember – Pemerintah Kabupaten Jember terus menegaskan komitmennya untuk melindungi warga yang ingin mengadu nasib ke luar negeri. Pada hari Senin, 27 April 2026, Bupati Gus Fawait secara resmi membuka layanan klinik khusus Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Balung.

Dalam sambutannya, Gus Fawait menegaskan bahwa langkah ini merupakan pelaksanaan janji politiknya saat Pilkada. Ia menekankan perlunya kemudahan administratif dan perlindungan bagi para pahlawan devisa asal Jember.

“Dulu, warga kita harus jauh-jauh ke Surabaya, Malang, atau Banyuwangi hanya untuk mengurus administrasi di P4MI. Hal ini seringkali membuat mereka terjebak pada jalur non-prosedural yang berisiko tinggi saat terjadi masalah di luar negeri,” ujar Gus Fawait dalam keterangannya.

Melalui koordinasi intensif dengan kementerian terkait, perwakilan P4MI kini hadir di Mall Pelayanan Publik Jember. Warga tidak perlu lagi keluar kota untuk mengurus dokumen, sehingga proses menjadi lebih cepat dan terjangkau.

Inovasi paling mencolok adalah pemangkasan biaya pemeriksaan kesehatan atau medical check‑up (MCU) bagi CPMI. Gus Fawait menginstruksikan langsung kepada Direktur RSD Balung untuk menetapkan harga yang sangat terjangkau. “Biaya MCU yang semula mencapai Rp 750 ribu, kini dipangkas menjadi hanya Rp 450 ribu,” tegasnya.

Tarif ini diklaim sebagai MCU CPMI paling murah di seluruh wilayah Jawa Timur, di mana daerah lain masih mematok harga antara Rp 500 ribu hingga Rp 700 ribu. Selain RSD Balung, rumah sakit daerah lain di Jember juga dinyatakan siap melayani proses MCU ini.

“Ini adalah bentuk keberpihakan kami. Kami ingin warga Jember berangkat dengan cara yang aman, resmi, dan tidak terbebani biaya tinggi sejak dari rumah,” pungkas Gus Fawait.

Dengan kemudahan ini, Pemerintah Kabupaten Jember berharap angka pekerja migran non‑prosedural dapat ditekan secara signifikan. Langkah ini juga bertujuan menjamin keamanan warga selama bekerja di mancanegara.

Kesempatan ini menandai langkah nyata pemerintah kabupaten dalam mendukung warga migran. Dengan akses yang lebih mudah dan biaya yang lebih rendah, diharapkan lebih banyak calon pekerja migran dapat memanfaatkan jalur resmi, mengurangi risiko yang terkait dengan prosedur tidak teratur.