Rupiah Pelemah, Harga Energi Naik Karena Konflik Selat Hormuz

Konflik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz, menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa ketegangan tersebut memicu pelemahan rupiah terhadap dolar AS, yang berujung pada lonjakan harga energi. Akibatnya, barang-barang impor menjadi lebih mahal.

Puan menilai bahwa kondisi ini menambah beban bagi pengusaha, khususnya sektor industri, transportasi, dan UMKM yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya operasional. “Kenaikan harga barang-barang yang mengandung komponen impor juga mulai dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa situasi ini dapat memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperbesar beban pelaku usaha.

Menurut data Bloomberg, nilai tukar dolar AS pada Selasa sore berada pada level Rp 17.529, naik 115 poin (0,66%). Saat pembukaan pasar sekitar pukul 09.06, dolar AS sudah berada di level Rp 17.487, naik 73 poin (0,42%).

Puan menegaskan bahwa pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas ekonomi agar pelemahan rupiah tidak berdampak buruk terhadap kondisi nasional. Ia menekankan bahwa antisipasi harus dilakukan tidak hanya untuk tahun ini, tetapi juga hingga 2027. “Bagaimana dengan situasi global, ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk dengan BI, situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk, jadi harus diantisipasi sejak awal, bukan hanya tahun ini, tapi juga sampai tahun 2027,” tuturnya.

Puan menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia dan dunia cukup terpengaruh oleh gangguan di Selat Hormuz. Selain kenaikan harga energi dan pelemahan rupiah, konflik tersebut telah memicu kenaikan biaya logistik. Ia menambahkan, “Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global.”

Oleh karena itu, ia menyatakan bahwa DPR mendukung langkah pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Puan menilai mitigasi arus modal asing keluar, pengendalian harga kebutuhan pokok, serta perlindungan masyarakat kecil harus dilakukan. “Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia, melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” tutup Puan.

Dengan kondisi ini, pemerintah diharapkan dapat menyiapkan kebijakan yang meminimalkan dampak negatif bagi sektor-sektor yang rentan. Keterlibatan Bank Indonesia dalam pengelolaan nilai tukar dan kebijakan moneter menjadi kunci untuk menjaga kestabilan ekonomi di tengah ketidakpastian global.