Rupiah Turun, Harga & Utang Naik di Desa, Panggil Deregulasi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus melemah, bahkan menembus Rp 17.500 per dolar. Ia mengingatkan bahwa fluktuasi ini tidak perlu menjadi kecemasan berlebihan, khususnya bagi warga desa.

Gigih Prihantono, pengamat ekonomi Universitas Airlangga, menambahkan bahwa melemahnya rupiah tetap memberi dampak bagi semua warga, baik yang tinggal di kota maupun di desa. Ia mengatakan, “Yang harus disadari bahwa kita punya ketergantungan impor bahan baku, ataupun barang setengah jadi dan barang jadi. Sehingga ini sangat membebani masyarakat secara langsung mulai dari ke atas dan di bawah baik kota atau di desa.”

Gigih menjelaskan bahwa meski warga desa tidak melakukan transaksi dalam dolar, barang impor seperti pakaian, elektronik, dan kendaraan tetap masuk ke desa. Ia menegaskan, “Masalah dalam lagi, memang orang desa tidak membayar pakai dollar, tapi harga rupiah-nya itu penting. Ketika impornya naik, maka barang kita mayoritas barang jadi misal baju, sepeda motor, elektronik ini kan banyak impor dan ini menyebabkan tekanan di kelas bawah.”

Ia juga menyoroti regulasi yang memberatkan pelaku usaha. Gigih menegaskan, “Untuk memperbaiki nilai tukar, jalan satu-satunya deregulasi. Jadi pangkas semua aturan-aturan yang memberatkan para pelaku usaha. Jangan seperti sekarang kita malah mengetati regulasi. Kita ini menuju ke otoritarian ya, perekonomian tidak jalan.” Ia menambahkan, “Nah ini nggak bisa, dunia usaha itu semakin di high regulasi semakin dia tidak bergerak bebas dia akan mengalami kemunduran. Jalan paling cepat permudah regulasi untuk para pelaku usaha.”

Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, menegaskan bahwa meski warga desa tidak menggunakan dolar dalam transaksi, pelemahan rupiah tetap akan merembet ke desa. Ia mengatakan, “Jangan dikira pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang sudah Rp 17.600 itu tidak akan menjalar ke biaya hidup yang naik di level desa.”

Bhima menambahkan, “Emangnya orang desa nggak pakai barang-barang impor. Mulai dari handphonenya, kendaraan bermotor, komponen elektroniknya, mesin cucinya itu semua akan terpengaruh. Pupuknya pun juga akan terpengaruh harganya yang ada di sentra-sentara pertanian kalau rupiahnya makin melemah.”

Ia menekankan perlunya skenario mitigasi. Bhima mengatakan, “Di Indonesia ini seolah justru menantang, tapi tanpa persiapan. Saya kira sikap dan komunikasi seperti ini sangat sangat membahayakan karena masyarakat seolah dibuat tenang tapi tidak siap dengan sudden shock.” Ia menyoroti, “Pemimpin di negara lain justru menyiapkan skenario terburuk karena efek perang masih panjang.”

Bhima mengingatkan bahwa pelemahan rupiah telah mencapai sekitar 7% dalam satu tahun terakhir. Ia menegaskan, “Itu semua tinggal menunggu waktu saja sampai harga-harga akan menekan di pedesaan dan jangan salah juga, kalau rupiahnya terus melemah terhadap dolar, PHK massal, desa itu akan dibanjiri oleh mereka yang jadi korban PHK di perkotaan kembali lagi ke desa tapi tidak berkerja, dan tidak berpenghasilan kan itu akan jadi beban desa.”

Berikut beberapa potensi dampak jika rupiah terus melemah, menurut para pakar dan akademisi:

1. Harga kebutuhan pokok naik

   Akademisi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Rijadh Djatu Winardi, menjelaskan bahwa melemahnya rupiah dapat meningkatkan harga kebutuhan pokok. Kenaikan ini dipicu oleh kenaikan harga bahan baku impor dalam rupiah. Ia menegaskan, “Ketika perusahaan masih bergantung pada penggunaan bahan baku impor tersebut, maka perusahaan tersebut nantinya harus menyesuaikan harga barang dalam beberapa bulan kemudian.”

2. Biaya transportasi dan kesehatan naik

   Rijadh menambahkan bahwa dampak tidak hanya pada barang pokok. Penggunaan bahan bakar dan obat-obatan impor juga dapat meningkatkan biaya transportasi dan kesehatan. Ia mengatakan, “Masyarakat akan mulai merasakan dampaknya dalam bentuk harga kebutuhan pokok yang meningkat, biaya transportasi yang naik, hingga harga produk kesehatan yang ikut terdampak.”

3. Beban subsidi dan utang naik

   Ketergantungan pada impor juga dapat meningkatkan beban subsidi energi. Pelemahan rupiah membuat pembayaran pokok dan bunga utang luar negeri dalam rupiah membesar, meskipun besarannya tetap sama dalam dolar.

4. Pembiayaan sektor lain terbatas

   Rijadh menyoroti bahwa dengan naiknya beban subsidi dan utang luar negeri, pembiayaan untuk sektor penting lainnya bisa terdampak. Ia menambahkan, “Ketika ruang fiskal terserap untuk subsidi dan utang, maka fleksibilitas pemerintah untuk membiayai sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial menjadi terbatas.”

5. Produk asal RI lebih kompetitif

   Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Eddy Junarsin, berpendapat bahwa pelemahan rupiah dapat membuat produk Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional. Ia menegaskan, “Jika biaya produksi di negeri menjadi relatif lebih murah bagi investor asing, hal ini dapat memicu foreign direct investment.” Namun ia juga mengingatkan bahwa industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal.

Dr Hefrizal Handra, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, menilai bahwa ekonomi dan sektor riil Indonesia masih relatif terjaga. Namun ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar, kredibilitas fiskal, dan penguatan struktur ekonomi. Ia mengatakan, “Ini bukan krisis, tetapi jelas ujian yang serius. Jika tekanan global berlanjut tanpa respons kebijakan yang kuat dan kredibel, kondisi ini bisa berkembang menjadi krisis.”

Kesimpulannya, melemahnya rupiah menimbulkan tekanan pada harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, dan kesehatan, serta meningkatkan beban subsidi dan utang. Sementara itu, produk domestik dapat menjadi lebih kompetitif di pasar internasional. Pemerintah perlu menyiapkan skenario mitigasi dan mempercepat deregulasi agar pelaku usaha tidak terhambat, serta menjaga stabilitas fiskal untuk mengurangi dampak negatif pada masyarakat, terutama di desa.