Sampah Wisatawan Bali: 1,2 kg per Hari, Solusi EPR Dibutuhkan

Di pulau yang dikenal sebagai surga wisata, seorang akademisi menyoroti satu fakta yang jarang dibicarakan: setiap wisatawan di Bali menghasilkan lebih dari satu kilogram sampah per hari. Angka ini, 1,2 kg per hari, menegaskan dampak mass tourism pada lingkungan lokal.

Dr. Yuki M.A. Wardhana, profesor di Sekolah Pascasarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, menjelaskan cara menghitung beban sampah tersebut. Ia mengatakan, “Metode tersebut akan menhitung sampah yang dihasilkan oleh wisatawan dalam satu hari penuh, beberapa data menyebutkan rata-rata wisatawan menghasilkan sampah sebanyak 0,6-1,2 Kg per guest night. Berdasarkan kalkulasi data wisatawan di wilayah-wilayah kantong wisatawan, dapat dihitung fasilitas yang perlu disediakan,” ketika dihubungi pada 14 April 2026.

Yuki menekankan bahwa menghitung sampah hanyalah langkah awal. “Belum ada satu pun teknologi di dunia yang bisa mengelola sampah tercampur tanpa dipilah. Jenis sampah menentukan teknologi apa yang akan digunakan,” ujarnya. Tanpa pemilahan, setiap sistem pengolahan akan gagal mengoptimalkan hasilnya.

Bali telah menerapkan Pergub No. 97 Tahun 2018, yang menargetkan pengurangan limbah plastik sekali pakai. Namun, plastik masih sering ditemukan di pantai dan sungai. Yuki mengidentifikasi kendala utama: “Larangan yang ada saat ini masih belum lengkap, karena hanya berfokus pada kantong belanja, styrofoam, dan sedotan. Tetapi penyebab utama masalah ini adalah kemasan sachet, botol minuman, dan berbagai barang kebutuhan sehari‑hari lainnya.”

Ia mengusulkan penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) sebagai solusi. “Penerapan EPR dapat diterapkan, dimana produsen harus dilibatkan mengelola sampah produknya,” jelasnya. Dengan begitu, tanggung jawab tidak hanya jatuh pada konsumen atau pemerintah.

Selain kebijakan, Yuki menyoroti kurangnya fasilitas pembuangan sampah yang mudah dijangkau di area publik. Akibatnya, banyak orang memilih membuang sampah di sungai atau pantai, memperparah polusi.

Untuk menanggapi masalah ini, Yuki menyusun langkah konkret bagi pemerintah dalam satu hingga dua tahun ke depan:

1. Ekosistem Terintegrasi – Pengelolaan sampah tidak boleh terpisah. Harus ada model tata kelola yang jelas dari hulu (upstream), tengah (middle stream), hingga hilir (downstream).

2. Sampah adalah Cost – Menurut Yuki, mengelola sampah membutuhkan biaya besar. “Perlu blended finance atau kolaborasi pendanaan antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, hingga masyarakat. Ini kebutuhan mendesak mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas,” tuturnya.

3. Teknologi Waste to Energy (WTE) – Untuk kota padat seperti Bali, teknologi yang dapat mereduksi volume sampah secara signifikan sangat disarankan guna menghemat lahan TPA.

4. Meniru Pendidikan Lingkungan di Jepang – Investasi jangka panjang melalui pendidikan lingkungan sejak usia dini terbukti berhasil di kota-kota besar dunia seperti Tokyo untuk membentuk karakter masyarakat yang sadar sampah.

Yuki menutup pernyataannya dengan penegasan pentingnya investasi. “Sampah itu adalah cost (biaya). Jika Bali ingin tetap menjadi destinasi dunia, maka investasi pada sistem pengolahan sampah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” pungkasnya.

Dengan data yang jelas dan rekomendasi praktis, perwakilan akademisi ini menegaskan bahwa pengelolaan sampah di Bali tidak sekadar masalah kebersihan. Ia menuntut kebijakan yang terintegrasi, pendanaan yang memadai, serta edukasi berkelanjutan agar pulau ini tetap menarik bagi wisatawan tanpa mengorbankan lingkungan.