Sensus Ekonomi Bali Baru 43 Persen, Gubernur Koster Ancam Lapor ke Mendagri

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di wilayahnya baru mencapai 43 persen. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) menargetkan seluruh proses pengumpulan data harus selesai seratus persen pada akhir Agustus 2026.

"Belum tenggat waktu, nanti akhir Juli sudah harus di atas 50 persen," ujar Koster saat menghadiri acara Penguatan Komitmen Bersama Menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 di Kantor Gubernur Bali, Sabtu, 11 Juli 2026.

Koster meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera memberikan perhatian lebih agar program ini bisa rampung sesuai target. Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan sensus di tiga daerah, yaitu Gianyar, Badung, dan Kota Denpasar.

Menurut Koster, secara geografis, petugas sensus tidak akan kesulitan menjangkau masyarakat di ketiga wilayah tersebut. Situasinya berbeda dengan daerah lain seperti Karangasem dan Buleleng yang medannya lebih menantang.

"Kalau Denpasar kan enggak sulit, dalam hitungan jam tempuh semua dari ujung ke ujung. Jadi enggak ada alasan telat," tambah Koster.

Gubernur bahkan mengancam akan melaporkan kepada Menteri Dalam Negeri jika ada kepala daerah yang tidak bergerak cepat dalam menjalankan program ini. Apalagi, tiga daerah yang disebutkannya merupakan penyumbang pajak hotel dan restoran tertinggi di Bali.

Sebanyak 3.774 petugas dikerahkan untuk Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Bali. Tujuan dari program ini adalah mengumpulkan data akurat yang nantinya akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kebijakan ekonomi dan merencanakan pembangunan daerah.

"Sehingga partisipasi aktif pelaku usaha dalam memberikan data yang benar, lengkap dan tepat waktu menjadi sangat krusial," kata Kepala BPS Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Agus membeberkan, terdapat 647.337 unit usaha yang tersebar di seluruh Bali. Rinciannya, 1.803 usaha besar, 12.578 usaha menengah, dan 632.956 usaha mikro dan kecil.

"Dengan cakupan tersebut total sasaran pendataan yang harus dijangkau oleh petugas mencapai sekitar 1,71 juta prelist usaha dan keluarga," ujar Agus.

Data yang terkumpul nantinya akan menjadi gambaran lengkap tentang kondisi ekonomi Bali. Ini bukan sekadar angka. Informasi dari setiap unit usaha, baik yang besar maupun yang sangat kecil, akan menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Partisipasi para pelaku usaha menjadi kunci agar data yang dihasilkan benar-benar bisa diandalkan.