Sleman Terima Investasi Kereta Gantung Prambanan 200 Miliar

Triana Wahyuningsih, kepala Dewan Pengelola Manajemen Pariwisata dan Sumber Daya Alam (DPMPTSP) Kabupaten Sleman, mengumumkan bahwa ia menerima tawaran investasi di Kapanewon Prambanan. Proyek yang diusulkan adalah sebuah wahana wisata kereta gantung dengan estimasi biaya pembangunan sekitar Rp 200 miliar.

“Itu benar-benar ide dari investor. Pemerintah Kabupaten Sleman akan mendukung setiap investasi karena nanti kaitannya dengan penambahan PAD, dengan adanya kereta gantung berarti pajak hiburan dan sebagainya bisa masuk,” kata Triana kepada wartawan, Kamis, 07 Mei 2026.

Kereta gantung ini direncanakan akan menambah daya tarik wisata di kawasan Prambanan, yang sudah dikenal sebagai situs warisan dunia. Menurut Triana, investor menyatakan kesiapan dana Rp 200 miliar untuk memulai proyek tersebut.

Untuk memulai, proyek harus melewati tahap Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). “Untuk awalnya memang harus memiliki KKPR dulu, kesesuaian tata ruang. Kalau tata ruang ini memang sudah sesuai di sana untuk kegiatan pengembangan wisata buatan,” ujarnya.

Selain KKPR, ada juga regulasi terkait Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. Triana menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman telah berkoordinasi langsung dengan kementerian tersebut. “Pak Bupati juga sudah memimpin langsung ke Kementerian ATR untuk menyampaikan bahwa di situ ada LSD-nya. Kementerian ATR sebenarnya juga mendukung terkait itu,” jelasnya.

Prambanan sendiri masuk dalam kawasan strategis nasional untuk pengembangan destinasi wisata. Hal ini menambah potensi proyek kereta gantung ini, karena wilayah tersebut sudah memiliki infrastruktur dan akses yang memadai.

Rute kereta gantung diperkirakan sepanjang 8 kilometer. “Kurang lebih sekitar 8 kilometer dari Banyunibo, lalu ke Tebing Breksi dan kembali lagi,” kata Triana. Jalur tersebut akan menghubungkan beberapa titik wisata utama, memudahkan pengunjung menikmati panorama alam dan arsitektur sakral.

Proses perizinan lahan masih berlangsung, termasuk penggunaan tanah kas desa yang kewenangannya berada di pemerintah provinsi. “Ini sedang berproses untuk perizinan lahannya karena ada penggunaan tanah kas desa yang memang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujar Triana.

Secara keseluruhan, proyek kereta gantung ini diharapkan tidak hanya menambah pendapatan asli daerah melalui pajak hiburan, tetapi juga meningkatkan kunjungan wisata ke Prambanan. Dukungan pemerintah kabupaten dan koordinasi dengan kementerian pusat menjadi kunci utama agar investasi ini dapat berjalan lancar.