Sumatera & Kepulauan Riau Juara 2026 Pemerintahan Daerah
Gambar atau konten salah?
Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan Riau mendapat pujian dari Kementerian Dalam Negeri pada acara Pemerintahan Daerah Berprestasi 2026. Kedua pemprov tersebut meraih juara pertama di kategori masing‑masing dan masing‑masing menerima Rp 3 miliar sebagai penghargaan dan insentif fiskal.
Acara berlangsung di Palembang, Sabtu, 25 April 2026 malam. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, menyampaikan penghargaan tersebut secara langsung kepada para pemimpin daerah.
Sumatera Utara dipuji sebagai juara pertama kategori Creative Financing. Penilaian menilai kemampuan provinsi dalam mengoptimalkan sumber daya, menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan, serta mengelola pajak dan retribusi daerah. Selain itu, penilaian mencakup pengelolaan BUMD, pemanfaatan CSR, pengelolaan barang milik daerah, BLUD, serta kerja sama dengan badan usaha melalui skema KPBU. Aspek digitalisasi, tata kelola keuangan, dan konsistensi opini LKPD juga menjadi bagian penting dalam menentukan keunggulan daerah.
Di sisi lain, Kepulauan Riau meraih juara pertama dalam kategori Penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Provinsi ini dinilai berkomitmen dan berkinerja dalam menanggulangi kemiskinan serta mempercepat penurunan stunting secara terpadu. Penilaian mencakup konvergensi program, capaian layanan, dan efektivitas intervensi hingga tingkat desa. Laju penurunan stunting dan kemiskinan dianggap sebagai hasil nyata, sementara inovasi daerah menjadi nilai tambah dalam menyajikan solusi kreatif, adaptif, dan berdampak.
Dengan penghargaan ini, kedua pemprov menunjukkan contoh model pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik. (astj/astj)
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Gelombang Panas Belanda Tewaskan 900 Orang, Prancis Terbakar
Kuasa Hukum Sarwendah Bantah Tuduhan Eksploitasi Anak
Pelabuhan Roro Gunungsitoli Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nias
Kerajaan Dukung Penuh Timnas Usai Kalah di Semifinal
Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Sergai Bangun Mal Pelayanan Publik Rp6,2 Miliar Tahun Ini
