Surabaya: 147.545 KK Masih Nonaktif, Warga Terhambat

Surabaya, masih terdapat 147.545 Kartu Keluarga (KK) yang belum aktif. KK‑KK ini tidak muncul dalam survei Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan warga yang terkait tidak dapat mengakses layanan publik maupun program bantuan pemerintah.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Surabaya, Eddy Christijanto, pada 31 Maret 2026 tercatat 148.537 KK dinonaktifkan sementara karena tidak terdaftar di DTSEN. Setelah publik diberitahu mulai 1 April 2026 hingga 17 April 2026, sebanyak 992 KK menambahkan konfirmasi keberadaan mereka. Akibatnya, jumlah KK yang masih dinonaktifkan turun menjadi 147.545.

“Setelah warga melakukan klarifikasi dan mengonfirmasi keberadaannya, status nonaktif sementara akan otomatis dibuka,” kata Eddy pada Senin 20 April 2026.

Di awal Februari 2026, pemkot mengumumkan angka awal KK yang tidak ditemukan sebanyak 181.867. Sejak saat itu hingga 17 April 2026, tercatat 34.322 KK telah melakukan konfirmasi secara kumulatif. Dalam waktu sekitar dua bulan, data turun lebih dari 34 ribu KK, meski masih tersisa 147.545 KK yang belum terverifikasi dan tetap berstatus nonaktif.

Pemkot Surabaya tetap membuka kesempatan bagi warga untuk melakukan konfirmasi. Pembaruan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan: periode April, Mei, Juni akan diperbarui pada Juli, dan seterusnya, jelasnya.

Selama status nonaktif berlaku, warga tidak dapat mengakses berbagai layanan publik maupun menerima intervensi bantuan dari pemerintah kota. Hal ini mencakup layanan administrasi, pendaftaran beasiswa pendidikan, hingga pengajuan perizinan usaha. “Ketika data kependudukan dinonaktifkan sementara, otomatis pengajuan bantuan kepada Pemkot tidak dapat diproses,” ujarnya.

Proses klarifikasi dapat dilakukan secara daring atau dengan mendatangi kantor kelurahan sesuai alamat pada dokumen kependudukan. Pemkot Surabaya juga menyediakan layanan pengecekan status penonaktifan NIK melalui laman resmi https://surabaya.go.id/id/page/0/25002/cek-status-penonaktifan-nik, sehingga warga dapat mengetahui status datanya sebagai langkah awal sebelum melakukan klarifikasi. “Masyarakat bisa mengecek melalui website atau datang langsung ke kelurahan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa ratusan ribu KK yang dinonaktifkan umumnya tidak ditemukan di alamat domisili saat proses pendataan berlangsung. Beberapa diketahui berada di luar kecamatan, luar kota, bahkan luar negeri. Saat petugas turun langsung ke lapangan, mereka tidak berada di alamat saat pendataan. Karena itu, kami harapkan ada klarifikasi dari yang bersangkutan,” pungkasnya.

Kesimpulannya, Surabaya masih menghadapi tantangan besar dalam memverifikasi data kependudukan. Upaya klarifikasi dan pembaruan data secara berkala menjadi kunci untuk mengembalikan akses warga ke layanan publik dan program bantuan pemerintah.