Surabaya Terapkan Penggunaan Transportasi Umum untuk ASN

Surabaya menegaskan langkah-langkah hemat bahan bakar bagi pegawai negeri sipil (ASN) dan semua karyawan pemerintah kota. Eri Cahyadi, wali kota, mengumumkan rencana harian di mana ASN akan menggunakan sepeda angin atau sepeda motor serta transportasi umum setiap hari Jumat.

Ia menegaskan bahwa kebijakan menggunakan transportasi umum sudah pernah dicoba sebelumnya, meski tidak berlangsung lama. “Nanti satu hari kita akan ambil yang namanya pegawai negeri yang ngantornya di balai kota atau di kantor manapun tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Surabaya pada 30 Maret 2026.

Untuk pegawai yang tinggal jauh dari kantor, bahkan di luar kota, rencana ini memungkinkan mereka berangkat dengan transportasi umum. Sedangkan bagi yang kantor dekat rumah, mereka dapat menggunakan sepeda. “Lek ono sing omahe cidek, ketika ngantore nang nggone balai RW cukup numpak sepeda. Karena PNS-nya Surabaya itu ada yang rumahnya Sidoarjo, rumahnya Gresik, lek disuruh numpak sepeda, yo keringeten, makanya kita minta untuk menggunakan transportasi umum,” tambahnya.

Di sisi lain, pemerintah kota menunggu arahan pusat terkait WFH (work from home) untuk menghemat BBM. Ia menyatakan bahwa WFA (work from office) telah diterapkan sejak lama, dan “Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH dulu-dulu, adanya WFA, ngantornya ada di balai RW. Jadi terkait dengan WFH ini kita nunggu arahan presiden. Tapi yang pasti untuk penghematan BBM karena WFH itu maksudnya dibuat apa? Penghematan BBM,” jelasnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, memilih hari Rabu sebagai alternatif WFH agar tidak menimbulkan kesan long weekend. Eri setuju, namun tetap menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, “Kalau identiknya kami memang sepakat tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan, sehingga apa bisa mengontrol bagaimana itu hasil pekerjaannya seperti apa. Tapi kembali lagi kalau itu sudah ditetapkan oleh Kementerian hari apa, maka semua daerah harus mengikuti. Tapi kami memang berharapnya tidak di hari mendekati liburan atau sesudah liburan,” pungkasnya.

Dengan kebijakan ini, Surabaya berusaha menurunkan konsumsi BBM dan mempromosikan transportasi ramah lingkungan bagi pegawai pemerintah. Kebijakan ini juga menandai langkah konkret pemerintah kota dalam menyesuaikan pola kerja dan mobilitas pegawai dengan kebutuhan efisiensi energi.