Tender PKK Pematangsiantar Rp 2 Miliar, Hasoruan Pemenang
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Kota Pematangsiantar memulai proses rehabilitasi Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dengan anggaran mencapai Rp 2 miliar. Proses ini diberi nomor tender 10116242000 dan kode RUP 65392685, yang diatur di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pematangsiantar.
Pengadaan menggunakan anggaran APBD tahun 2026. Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Pematangsiantar, tertulis pada 18 April 2026 bahwa “Nilai pagu paket Rp 2.000.000.000, nilai HPS paket Rp 1.999.881.000.”
Gedung yang direhab berada di Komplek Kantor PKK Kota Pematangsiantar, Jalan Porsea. Tender ini sudah selesai dikerjakan. Sebanyak 54 perusahaan mendaftar, dan setelah seleksi, CV Hasoruan yang beralamat di Jl. Hati Rongga no.32, Kabupaten Simalungun, dinyatakan sebagai pemenang.
Rehabilitasi ini diharapkan memperbaiki fasilitas PKK, sehingga layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. Dengan dana yang telah dialokasikan, proyek ini menunjukkan komitmen pemerintah kota terhadap peningkatan infrastruktur sosial.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Gelombang Panas Belanda Tewaskan 900 Orang, Prancis Terbakar
Kuasa Hukum Sarwendah Bantah Tuduhan Eksploitasi Anak
Pelabuhan Roro Gunungsitoli Disiapkan Jadi Pusat Logistik Nias
Kerajaan Dukung Penuh Timnas Usai Kalah di Semifinal
Gempa M3,4 Guncang Pidie Jaya, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
Sergai Bangun Mal Pelayanan Publik Rp6,2 Miliar Tahun Ini
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
