Tetapkan Pendidikan Tatap Muka, Evaluasi Energi 1 April

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengumumkan bahwa kegiatan belajar dan mengajar di jenjang SD hingga SMA tetap berlangsung secara tatap muka. Ia menegaskan bahwa pelajaran dilakukan luring lima hari dalam sepekan.

“Tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya,” kata Airlangga dalam konferensi pers pada 31 Maret 2026, yang disiarkan melalui YouTube resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Di tingkat pendidikan tinggi, Airlangga menyampaikan bahwa mulai semester keempat, mahasiswa akan menyesuaikan diri dengan surat edaran dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). “Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Menditisaintek,” jelasnya.

Ia juga memperkenalkan kebijakan tambahan bagi sektor ASN dan swasta. Masyarakat diimbau untuk menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Pemerintah mendorong mobilitas cerdas dengan memprioritaskan transportasi publik.

“Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan,” ujar Airlangga. Ia menekankan pentingnya evaluasi guna menilai efektivitas langkah tersebut.

Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, juga menegaskan hal serupa. Ia menyatakan bahwa pembelajaran siswa diutamakan tetap berjalan secara luring. Keputusan ini diambil setelah koordinasi bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah serta Menteri Agama.

Pratikno menekankan bahwa proses belajar harus semakin optimal dan tidak boleh ada learning loss. Ia mengingatkan bahwa meskipun pernah ada diskusi mengenai metode hybrid, keputusan lintas kementerian sepakat bahwa pembelajaran daring tidak menjadi prioritas saat ini.

Pengumuman ini diangkat dalam arahan internal kepada kedeputian kesehatan dan pendidikan Kemenko PMK pada 23 Maret 2026. Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menjaga kualitas pendidikan sambil menyesuaikan diri dengan kebutuhan efisiensi energi.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan pendidikan secara tatap muka sambil mempromosikan praktik hemat energi di masyarakat.