Thailand Tutup Visa 60 Hari, Fokus Pariwisata Berkelanjutan

Thailand akan mengakhiri kebijakan bebas visa 60‑hari sebagai bagian dari upaya memperketat penyaringan wisatawan dan mendorong pariwisata yang lebih berkelanjutan.

Menteri Pariwisata dan Olahraga Surasak Phancharoenworakul menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang lebih menekankan kualitas wisatawan daripada sekadar jumlah kunjungan.

Dalam agenda Global Sustainable Tourism Conference (GSTC) 2026, ia menyoroti bahwa konsep pariwisata berkelanjutan harus mencakup tiga pilar: lingkungan, ekonomi, dan keamanan. Konferensi tersebut mencatat partisipasi tinggi, dengan lebih dari 700 peserta berasal dari 30‑50 negara. Peserta terdiri dari pembuat kebijakan, pelaku industri, jaringan masyarakat sipil, hingga pakar keberlanjutan.

Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mendukung kebijakan tersebut, termasuk memperketat proses penyaringan wisatawan yang masuk ke Thailand. Kementerian Luar Negeri bersama aparat keamanan telah mengevaluasi kebijakan bebas visa 60‑hari setelah masa uji coba, dengan melibatkan berbagai pihak.

“Usulan awalnya adalah menghentikan bebas visa untuk semua negara dan kembali ke skema visa sebelumnya, sekaligus mengembangkan kategori visa baru untuk tiap negara,” kata Surasak.

Ia menyebut usulan tersebut akan segera diajukan ke kabinet. Penerbitan visa nantinya harus mengikuti aturan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kondisi keuangan, sumber investasi, dan dokumen pendukung.

Pemerintah Thailand akan menyoroti potensi pelanggaran oleh warga asing, seperti upaya menghindari pajak. “Jika ditemukan pelanggaran, akan dianggap ilegal dan ditindak oleh otoritas,” tegas Surasak.

Artikel ini dipublikasikan pada 30 April 2026. Dengan langkah ini, Thailand berharap dapat menarik wisatawan yang lebih terencana dan bertanggung jawab, sekaligus menjaga keamanan dan keuangan negara.