Tito Tambah TKD Rp10,6T ke Aceh, SumBarat, SumUtara

Perkenalan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menjadi ajang bagi Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, untuk mengumumkan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp 10,6 triliun kepada tiga provinsi yang masih terbebani akibat bencana. Tiga provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Dalam sambutannya, Tito menegaskan bahwa situasi kebencanaan di Sumatera belum sepenuhnya pulih. Ia menyebut beberapa daerah di Aceh, seperti Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues, masih menghadapi kondisi berat. Di Sumatera Utara, fokus penanganan berada di kawasan Tapanuli dan sekitarnya. Sedangkan di Sumatera Barat, wilayah Agam, Padang Pariaman, dan Tanah Datar menjadi prioritas.

“Kita pikir bencana sudah selesai, namun ternyata banjir masih terus terjadi, longsor pun masih terjadi. Artinya, kita tidak boleh lengah dan harus terus mempercepat pemulihan di daerah‑daerah terdampak,” ujar Tito pada 25 April 2026. Ia menegaskan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat merupakan bentuk keberpihakan terhadap daerah yang masih berjuang bangkit.

Menurut data yang dipaparkan, dari total 75 kabupaten/kota di tiga provinsi tersebut, sebanyak 53 daerah terdampak bencana. Dari jumlah itu, 39 kabupaten/kota (74 persen) telah kembali normal, tiga daerah (6 persen) mendekati normal, dan 11 daerah (20 persen) masih membutuhkan perhatian khusus. Tito menekankan pentingnya kecepatan pemulihan yang harus diiringi dengan ketepatan penggunaan anggaran. “Data ini bukan sekadar angka, tapi harus menjadi kenyataan di lapangan. Saya minta semua pihak mengawal agar anggaran ini benar-benar direalisasikan dan dirasakan masyarakat,” katanya.

Selain dukungan dari pemerintah pusat, Menteri Dalam Negeri juga mengapresiasi solidaritas antardaerah. Ia mencontohkan kontribusi dari pemerintah daerah di Sumatera Utara yang berhasil menghimpun bantuan hibah untuk Aceh. “Ini yang kita harapkan, gotong royong antardaerah. Sumatera Utara bisa menghimpun Rp 260 miliar untuk Aceh, ini bukti bahwa daerah tidak berjalan sendiri‑sendiri dalam menghadapi bencana,” ujarnya.

Dalam penjelasannya, Tito menegaskan bahwa skema TKD tahun 2026 dirancang untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah tanpa mengurangi hak anggaran. “TKD ini tidak dipotong, tetapi dikembalikan setara dengan tahun sebelumnya setelah efisiensi. Tujuannya agar daerah tetap punya ruang fiskal yang cukup untuk pemulihan dan pembangunan,” jelasnya.

Acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat mendorong peningkatan kinerja daerah melalui insentif fiskal berbasis capaian, sesuai Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dalam ajang tersebut, pemerintah daerah diberikan penghargaan dalam empat kategori utama: pengendalian inflasi, penurunan pengangguran, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta inovasi pembiayaan daerah.

Melalui forum ini, pemerintah berharap sinergi pusat dan daerah semakin kuat, tidak hanya dalam peningkatan kinerja, tetapi juga dalam menghadapi bencana dan mempercepat pemulihan ekonomi di wilayah terdampak.

Dengan tambahan Rp 10,6 triliun yang dialokasikan kepada ketiga provinsi, seluruh kabupaten/kota akan menerima dana tersebut sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses perbaikan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang terdampak bencana.

Secara keseluruhan, inisiatif ini menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi dampak bencana secara bersama‑sebagai, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memperkuat solidaritas antardaerah. Dengan dukungan finansial dan koordinasi yang kuat, diharapkan daerah-daerah terdampak dapat kembali pulih dan melanjutkan pembangunan secara berkelanjutan.