Turis India Terima Tilang 18,3 Juta di Swiss, Minta Bantuan

Poan Sapdi, seorang turis asal India, baru saja menerima surat tilang di Swiss yang menuntut Rp 18,3 juta setelah liburannya berakhir hampir setahun lalu. Surat tersebut dikirim kepada dirinya setelah ia kembali dari perjalanan di Swiss. Ia mengungkapkan kejadian ini lewat unggahan di X, platform media sosial yang kini dikenal sebagai X. Kejadian ini dibagikan pada Selasa, 2 Juni 2026.

“Apakah ada yang pernah menerima denda pelanggaran lalu lintas dari Swiss beberapa bulan setelah kembali dari liburan?” Poan bertanya dalam cuitannya. Ia menambahkan, “Kami baru saja menerima surat tilang hampir Rs 1 lakh (sekitar Rp 18,3 juta), hampir setahun setelah liburan kami. Kami tengah mencari tahu apakah ada cara untuk mengajukan banding, mengurangi, atau membatalkan denda tersebut.” Ia juga meminta bantuan dari warganet yang pernah mengalami hal serupa. “Saya ingin mendengar dari siapa pun yang pernah berurusan dengan hal serupa atau mengetahui prosesnya. Bantuan apa pun akan sangat dihargai,” ujarnya.

Video tersebut menayangkan 1,3 juta penonton dan segera menjadi topik hangat di kalangan traveler India. Diskusi ini menyoroti pentingnya memeriksa perjanjian sewa kendaraan dan memahami peraturan lalu lintas setempat sebelum berkunjung ke luar negeri. Banyak penonton yang mengomentari bahwa mereka juga pernah menerima denda di negara asing, dan mereka berbagi tips tentang cara menghindari situasi serupa.

Banyak komentar menilai bahwa denda tersebut hampir tidak dapat dibebaskan. “Tidak mungkin denda itu dihapus. Selain itu, karena Anda baru mengajukan banding setelah sekian waktu, pihak berwenang mungkin akan menjadikannya contoh agar orang lain tidak melakukan hal yang sama,” ujar salah satu warganet di kolom komentar. “Permintaan penghapusan denda dari luar negeri kemungkinan besar akan mengakibatkan peningkatan denda. Lebih baik bayar secepatnya agar tidak masuk daftar hitam untuk visa Schengen berikutnya,” menambahkan warganet lain. Komentar-komentar ini menekankan bahwa pembayaran cepat sering dianggap sebagai langkah paling aman untuk menghindari komplikasi visa di masa depan.

Poan menanggapi saran tersebut dengan mengatakan bahwa ia bersedia membayar, namun tetap ingin mengajukan keberatan atas biaya keterlambatan. “Kami akan membayarnya, tentu saja, tetapi disebutkan dalam surat bahwa kami dapat mengajukan keberatan atas denda tersebut. Kami ingin mengajukan keberatan atas biaya keterlambatan karena kami menerima pemberitahuan tersebut sangat terlambat,” jelasnya. Surat tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa dia dapat mengajukan keberatan, sehingga ia berharap proses banding dapat memperkecil jumlah denda.

Beberapa warganet menyarankan pembayaran secara cicilan karena denda ini dianggap sangat besar. “Pernah dapat denda dari Jerman setelah perjalanan sebesar 10.000. Sudah dibayar. Tapi 1 lakh itu gila,” kata warganet lain. “Denda lalu lintas Swiss sangat besar. Bayar saja, kalau tidak mereka akan terus menambahkan bunga. Anda juga bisa meminta rencana pembayaran, mungkin Anda bisa membayarnya secara bertahap, sedikit demi sedikit. Saya tidak yakin apakah Anda akan kembali ke sana,” kata yang lain. Saran ini menunjukkan bahwa meskipun denda besar, ada opsi untuk mengatur pembayaran agar tidak menimbulkan beban tambahan.

Kasus ini menegaskan bahwa denda lalu lintas di luar negeri dapat mencapai jumlah yang signifikan, dan proses banding tidak selalu menguntungkan. Pembayaran cepat sering disarankan untuk menghindari tambahan bunga dan potensi masalah visa di masa depan. Di sisi lain, beberapa pihak menekankan bahwa meminta rencana pembayaran atau mengajukan keberatan atas keterlambatan dapat menjadi langkah yang layak, meskipun risiko peningkatan denda tetap ada.