ULN Februari 2026 Naik 2,5% YoY, Fokus Utang Publik BI

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Februari 2026 mencapai US$ 437,9 miliar atau setara Rp 7.488 triliun (kurs Rp 17.100). Angka ini naik dibandingkan bulan sebelumnya yang bernilai US$ 434,9 miliar.

Dalam keterangan tertulis pada 15 April 2026, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan, “Secara tahunan ULN Indonesia pada Februari 2026 tumbuh 2,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 1,7% (yoy).”

Denny menjelaskan bahwa kenaikan ULN pada Februari 2026 terutama dipicu oleh sektor publik, khususnya bank sentral, seiring aliran modal asing ke instrumen moneter yaitu Sekuritas Rupiah BI (SRBI). Sementara itu, ULN swasta mengalami penurunan.

ULN publik menunjukkan posisi pemerintah sebesar US$ 215,9 miliar atau tumbuh 5,5% (yoy). Peningkatan ini dipengaruhi oleh penurunan posisi surat utang.

Penggunaan ULN pemerintah terbagi di beberapa sektor: Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (20,3%), Jasa Pendidikan (16,2%), Konstruksi (11,6%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,5%).

ULN pemerintah didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 99,98% dari total ULN pemerintah.

Denny menambahkan bahwa peningkatan ULN BI didorong oleh kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter yang diterbitkan oleh BI, sejalan dengan operasi moneter pro‑market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global.

ULN swasta pada Februari 2026 tercatat sebesar US$ 193,7 miliar atau turun 0,7% (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing turun 2,8% (yoy) dan 0,2% (yoy).

ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,3% terhadap total ULN swasta.

ULN swasta juga didominasi oleh utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,0% dari total ULN swasta.

BI menegaskan bahwa struktur ULN Indonesia masih sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati‑hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,8%, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 84,9% dari total ULN.

Untuk menjaga struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Dengan data ini, terlihat bahwa Indonesia masih mengandalkan utang jangka panjang, baik di sektor publik maupun swasta, untuk mendukung berbagai program pembangunan. Kenaikan ULN publik, terutama melalui instrumen moneter, menunjukkan kepercayaan investor asing pada kebijakan moneter BI. Sementara penurunan ULN swasta mencerminkan penyesuaian pasar keuangan domestik. Secara keseluruhan, struktur ULN tetap stabil, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.