Utang Pemerintah 9,92T Triliun, Rasio 40,75% PDB, Masih Aman

Pada 12 Mei 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan briefing di kantor pusatnya di Jakarta Pusat. Ia meninjau posisi utang pemerintah yang hampir mencapai Rp 10 000 triliun.

Menurut data, total utang pada akhir Maret 2026 tercatat sebesar Rp 9 920,42 triliun, naik Rp 282,52 triliun dibandingkan posisi akhir Desember 2025 yang berada di angka Rp 9 637,90 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kondisi utang masih berada dalam batas aman. Ia mengacu pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang berada di level 40,75 %, masih jauh di bawah ambang batas 60 % PDB sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Keuangan Negara.

“Kalau kita lihat acuan yang paling ketat di Eropa, rasio utang terhadap PDB berapa? 60%. Kita masih jauh, kenapa lo nanya lagi? Masih aman, masih sekitar 40% lebih sedikit, jadi aman,” kata Purbaya.

Ia juga menyoroti perbandingan rasio utang Indonesia dengan negara lain. “Singapura 180%, Malaysia 60% lebih, Thailand juga berapa? Tinggi semua. Kita termasuk paling hati‑hati dibanding negara‑negara sekeliling kita. Dibanding AS juga, dibanding Jepang,” ungkapnya.

“Jadi kalau lihat dari itu, harusnya Anda puji‑puji kita. Cuma nggak pernah kan? Kenapa Anda lihat dari sisi negatif terus?” tambah Purbaya.

Data pemerintah menunjukkan bahwa total utang Rp 9 920,42 triliun terdiri atas surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Porsi terbesar masih berasal dari instrumen SBN yang mencapai Rp 8 652,89 triliun atau 87,22 % dari total utang. Sisanya berupa pinjaman sebesar Rp 1 267,52 triliun atau 12,78 %.

Komposisi utang pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN mencapai 87,22 %, sebagaimana dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Dengan rasio utang terhadap PDB yang masih rendah dibandingkan negara tetangga dan negara maju, serta komposisi utang yang dominan pada instrumen SBN, pemerintah menegaskan bahwa pengelolaan utang dilakukan secara hati‑hati dan terukur. Hal ini menunjukkan stabilitas fiskal yang dapat dipertahankan dalam jangka menengah.