UTBK 2026: Sanksi Tegas, Blacklist, Pidana atas Kecurangan

UTBK 2026 menjadi sorotan utama bagi calon mahasiswa. Setiap tahun, ujian ini tetap menjadi ujian tertulis berbasis komputer yang menuntut integritas tinggi. Namun, praktik kecurangan—seperti memanfaatkan jasa joki atau perangkat komunikasi tersembunyi—masih sering ditemukan.

Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) menanggapi hal ini dengan menyiapkan sanksi tegas. Sanksi tersebut tidak hanya mengancam pembatalan hasil ujian, tetapi juga dapat menuntut pelaku melampaui batas administratif. Berikut rincian sanksi yang akan dikenakan pada pelaku kecurangan UTBK 2026.

1. Dilaporkan ke Pusat UTBK

Rina Rahmawati, Penanggung Jawab UTBK SNBT di Rumpun Ilmu Kesehatan UI, menegaskan bahwa panitia akan menyalurkan laporan pelanggaran ke pusat UTBK. Pusat tersebut kemudian akan menilai dan memutuskan sanksi yang tepat.

“Jadi, nanti kalau misalnya terjadi kecurangan, kami masukkan ke dalam berita acara pelaksanaan ujian kecurangannya apa. Lalu, nanti kami akan arahkan ke pusat penerimaan masa baru atau pusat UTBK-nya UI di kantor PMB. nanti yang memutuskan adalah pihak pusat UTBK,”

Dengan demikian, pelaku akan diidentifikasi secara resmi, dan proses hukum administratif akan dimulai.

2. Blacklist di Berbagai Jalur

Eduart Wolok, Ketua Umum Tim Penanggung Jawab Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) 2026, menegaskan bahwa peserta yang terlibat kecurangan akan masuk daftar hitam. Daftar ini tidak hanya berlaku di jalur SNPMB, tetapi juga dapat memengaruhi akses ke perguruan tinggi negeri (PTN) secara umum.

“Baik, untuk peserta yang menggunakan jasa curang, apakah joki atau menggunakan alat bantu, itu sudah pasti di daftar hitam. Sudah pasti dicoret dari proses SNPMB,” kata Edward dalam konferensi pers di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Selain dilarang mengikuti seleksi nasional, beberapa PTN juga dapat menutup pintu bagi peserta yang curang. Hal ini menambah tekanan bagi calon mahasiswa untuk mematuhi aturan.

3. Ancaman Pidana

Pelaku kecurangan tidak hanya menghadapi sanksi administratif. Tindakan kriminal juga dapat dikenakan, terutama jika pelanggaran melibatkan upaya manipulasi hasil atau kolusi dengan panitia.

Eduart Wolok menambahkan bahwa tahun lalu, beberapa pelaku sudah diproses jalur hukum. Beberapa di antaranya bahkan dipecat dan dilaporkan ke ranah hukum setelah ditemukan upaya mengajak teman-teman panitia di pusat UTBK untuk bekerja sama.

“Bagi yang melakukan kejadian seperti tahun lalu itu sudah ada diproses jalur hukum, bahkan termasuk dengan berusaha mengajak teman-teman panitia di pusat UTBK untuk bekerja sama, dan kami menemukan itu, sudah ada yang dipecat dan dilaporkan ke ranah hukum,”

Dengan ketegasan ini, pihak penyelenggara menegaskan bahwa kecurangan tidak akan ditoleransi. Pelaku dapat menghadapi hukuman pidana, yang dapat mencakup denda atau penjara, tergantung pada tingkat pelanggaran.

Keseluruhan sistem sanksi ini dirancang untuk menjaga integritas UTBK dan memastikan bahwa proses seleksi tetap adil. Calon mahasiswa diingatkan untuk mengandalkan usaha pribadi dan kejujuran, bukan mencari jalan pintas. Dengan mematuhi aturan, peluang untuk meraih impian pendidikan tinggi tetap terbuka.