Wakil Gubernur Kunjungi Tegalombo, Usahakan Kompensasi

Beberapa waktu lalu, warga Desa Ngreco‑Kemuning, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan menutup sebagian Jalan Raya Provinsi Ponorogo‑Pacitan. Penutupan tersebut dipicu oleh tuntutan hak ganti rugi lahan yang belum dibayar. Warga menuntut kompensasi atas tanah yang mereka rasa tidak terbayarkan secara adil.

Reaksi atas sengketa ini membuat Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, turun ke lapangan. Setelah mengadakan acara kurban di kantor DPD, Emil mengungkap perkembangan terkini. Ia menyatakan bahwa warga sudah mendapatkan akses dokumen letter C yang memuat hak kepemilikan lahan. “Jadi di Tegalombo saya kemarin minta itu dicek lagi, letter C‑nya sudah dilihat oleh warga. Jadi warga sudah diberi akses ke dokumen yang memuat letter C di kantor kepala desa. Nah kami masih memantau bagaimana hasil dari pengecekan letter C tersebut,” kata Emil di Kantor Demokrat Jatim, 29 Mei 2026.

Emil menegaskan bahwa urusan ini berada di ranah Pemerintah Kabupaten Pacitan. Ia telah berkoordinasi dengan pihak pemkab untuk menyelesaikan masalah tersebut secepatnya. “Intinya kami, bolanya ada di teman‑teman Pacitan untuk datang ke kami dan menyampaikan bagaimana hasil penelaahan,” jelasnya.

Warga meminta kompensasi ganti rugi secara langsung. Namun Emil menyatakan bahwa keputusan kompensasi tidak dapat diputuskan begitu saja. “Jadi ada yang bilang, pak solusinya kan tinggal dikasih kompensasi. Saya nyatakan tidak sesederhana itu. Karena kita harus memastikan bahwa masyarakat itu memang seperti apa positioning atau kedudukannya di tanah tersebut,” jelasnya.

Emil menjelaskan perbedaan antara posisi yang berlandaskan dokumen legal dan posisi yang didasarkan pada situasi faktual. “Ada kalau positioning‑nya berlandaskan dokumen legal tentu berbeda dengan kalau positioning‑nya berdasarkan situasi faktual. Faktual artinya bangunannya ada di situ, terlepas dari surat‑suratnya. Nah itu tentu perlakuannya akan ada kesesuaian masing-masing terhadap kondisinya,” tambahnya.

Ia menegaskan komitmen untuk terus memantau situasi di lapangan. “Nah kami akan memantau dan sekaligus siap menerima pemutakhiran informasi dari lapangan, supaya kita bisa menolong warga itu, supaya warga itu bisa mendapatkan yang terbaik dalam kondisinya,” tandasnya.

Di sela‑sela acara kurban, Emil, yang juga Ketua Partai Demokrat Jawa Timur, menegaskan bahwa penyelenggaraan kurban di kantor DPD merupakan agenda rutin tahunan. Ia menekankan pentingnya kebersamaan kader Demokrat dengan masyarakat. “Iya, ini rutin setiap tahun. Seluruh teman‑teman kader Partai Demokrat di DPD mempercayakan sebagian dari ikhtiar kurbannya melalui kantor DPD Jawa Timur,” ujarnya.

Emil menjelaskan bahwa tidak semua hewan kurban kader dikumpulkan di kantor DPD. Banyak kader partai di daerah pemilihan masing-masing melaksanakan kurban secara mandiri bersama jaringan dan struktur partai di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa anggota Fraksi Demokrat DPRD Jawa Timur maupun pengurus daerah turut menggelar kegiatan serupa di wilayah Sidoarjo, Malang Raya, hingga wilayah tapal kuda seperti Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo. “Jadi kita tidak kemudian semua dihitung sebagai DPD. Tetapi setiap insan kita dorong untuk bersinergi dengan masing‑masing jejaring Partai Demokrat di seluruh daerah yang ada di Jawa Timur,” katanya.

Emil menekankan bahwa penyembelihan di kantor DPD tetap memiliki makna penting karena difokuskan pada masyarakat di sekitar lingkungan sekretariat partai. “Tapi yang melalui kantor DPD ini ada enam sapi dan delapan kambing. Ini memang difokuskan juga di wilayah sekitar kantor, karena keberkahan datang dari tempat yang paling dekat juga,” tuturnya.

Acara kurban tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi juga bagian dari upaya Partai Demokrat menjaga kedekatan dengan masyarakat. Emil menegaskan bahwa seluruh fungsionaris partai di berbagai daerah turut melakukan sapaan sosial kepada warga pada momentum Idul Adha tahun ini.

Keseluruhan situasi menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lahan di Tegalombo masih dalam proses koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pihak terkait. Di sisi lain, kegiatan kurban tetap berlangsung sebagai bentuk kepedulian sosial partai terhadap masyarakat sekitar. Dengan kedua dinamika ini, pihak berwenang berusaha menyeimbangkan hak warga atas tanah dengan proses hukum yang berlaku, sambil menjaga hubungan sosial melalui kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan.