Wapres Dorong BGN Tingkatkan Keamanan Pangan MBG di Seluruh

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengungkapkan arahan yang baru saja diterima dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengenai penguatan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pertemuan berlangsung di Jakarta pada Senin, 27 April 2026.

“Saya baru dipanggil Pak Wapres membahas terkait dengan keamanan pangan,” ujar Nanik dalam keterangannya.

Wapres menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan higienitas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan dapur pelayan MBG. Fokus utamanya adalah penanganan sisa makanan yang dapat menjadi sumber penyakit.

“Pak Gibran mewanti-wanti agar sisa makanan jangan sampai masuk ke dapur, karena sisa makanan ini yang berpotensi menjadi salah satu sumber penyakit,” ungkap Nanik.

Untuk menghindari kontaminasi silang, Gibran menyarankan proses pembersihan sisa makanan dilakukan di luar dapur.

“Beliau menyarankan, sisa-sisa makanan dibersihkan di luar dapur,” tambahnya.

Arahan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat standar keamanan pangan, memastikan makanan yang disajikan tetap aman bagi masyarakat. Nanik menambahkan bahwa pengalaman Gibran sebagai mantan pengusaha katering memberi pemahaman mendalam tentang SOP alur dapur dan aspek kritis keamanan pangan.

“Sebagai mantan pengusaha di bidang katering, Wapres paham benar soal SOP alur dapur dan hal-hal kritis dalam hal keamanan pangan,” ucap Nanik.

Selain itu, Gibran meminta BGN mempercepat pemerataan pelaksanaan MBG, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Kunjungan Gibran ke beberapa provinsi di Papua menunjukkan masih banyak kabupaten yang belum memiliki SPPG.

Untuk mengatasi hal tersebut, BGN mendorong keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan melibatkan BUMN, pembangunan infrastruktur dapur MBG dapat didukung tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN.

“Sebaiknya wilayah 3T kita melibatkan BUMN, dari CSR mereka bisa untuk membangun dapur, sehingga tidak harus dari APBN untuk membangun dapur atau SPPG,” tutup Nanik.

Inisiatif ini menandai langkah konkret dalam menjaga kualitas dan keamanan makanan gratis yang disediakan, sekaligus memperluas akses program ke daerah yang paling membutuhkan.