WFH Hari Jumat bagi ASN, Sektor Kritis Tetap Kantor

Surabaya - Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work from Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari dalam seminggu, yaitu setiap Jumat. Kebijakan ini mulai diterapkan pada 01 April 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong efisiensi dan digitalisasi layanan publik.

Namun, tidak semua sektor dapat menerapkan kebijakan tersebut. Beberapa layanan vital tetap diwajibkan bekerja dari kantor maupun lapangan demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.

"Terdapat sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang digelar virtual, Selasa (31 Maret 2026). Airlangga menjelaskan, sektor yang tetap bekerja seperti biasa meliputi layanan publik hingga sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. "Yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan transportasi, logistik, dan keuangan," ujarnya.

Sektor yang dikecualikan meliputi Sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta Sektor strategis seperti industri, energi, air, bahan pokok makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Kebijakan ini tidak mengubah sistem kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar dan menengah yang tetap dilakukan secara tatap muka selama lima hari dalam seminggu. "Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan surat edaran Mendiktisaintek," tuturnya.

Airlangga menegaskan, kebijakan WFH ini hanya berlaku bagi ASN dan bertujuan mempercepat transformasi layanan berbasis digital di lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan WFH akan meningkatkan fleksibilitas kerja bagi aparatur sipil negara, sekaligus memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik di sektor-sektor kritis.