YTP Ponorogo: Ratusan Prajurit Bawa Miliaran Rupiah

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, menegaskan bahwa pembangunan Yonif Teritorial Pembangunan (YTP) di Ponorogo akan memberi dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Ia menilai bahwa kehadiran ratusan prajurit akan memutar ekonomi desa hingga miliaran rupiah setiap bulan.

Rudy Saladin mengungkapkan pendapatnya saat meninjau lokasi YTP tahap 4 di Ponorogo. Ia menyatakan, "Ini salah satu dari 17 Yonif Teritorial Pembangunan tahap 4 yang dibangun di jajaran Kodam V/Brawijaya," pada hari Senin, 25 Mei 2026. Ia menjelaskan bahwa Kodam V telah menyiapkan sembilan Yonif Teritorial di berbagai daerah. Tahap pertama berada di Bangkalan dan Probolinggo, tahap kedua di Lamongan, Bojonegoro, dan Tulungagung, sedangkan tahap ketiga di Nganjuk, Tuban, Sumenep, serta Pacitan.

Rudy menambahkan, "Tadi saya dari Pacitan, di sana sudah ada 600 pasukan yang masuk," menjelaskan bahwa di Pacitan sudah ada 600 prajurit yang beroperasi. Untuk Ponorogo, ia menargetkan 500 hingga 600 prajurit mulai masuk pada pertengahan Juli 2026. Karena itu, pihaknya meminta kontraktor segera menyelesaikan pembangunan awal seperti barak, instalasi listrik, air, dan akses jalan.

Ia menegaskan, "Kami minta empat barak konvensional serta instalasi listrik dan air segera dimulai. Pertengahan Juli kalau bisa sudah siap karena minggu kedua pasukan mulai masuk," menandakan kebutuhan mendesak untuk infrastruktur dasar. Keberadaan ratusan prajurit diharapkan langsung memengaruhi ekonomi desa, karena kebutuhan sehari-hari para anggota TNI dipastikan akan dipenuhi dari lingkungan sekitar.

Rudy menyatakan, "Kalau ada 600 orang dengan gaji sekitar Rp 5-6 juta, berarti ada sekitar Rp 3 miliar per bulan yang berputar di desa. Mereka pasti makan di sini, beli kebutuhan di sini," menjelaskan potensi aliran uang yang besar. Ia berharap akan muncul warung makan, UMKM, hingga jasa penunjang lain yang tumbuh di sekitar kawasan Yonif.

Ia menambahkan, "Kami harapkan ada warung dan UMKM yang tumbuh sehingga berdampak pada ekonomi kerakyatan," menekankan pentingnya pengembangan usaha lokal. Namun, Rudy juga mengaku prihatin masih ada penolakan pembangunan YTP di beberapa daerah. Menurutnya, sebagian masyarakat belum memahami dampak ekonomi yang akan muncul dari keberadaan batalion tersebut.

Ia mengatakan, "Kami prihatin karena mereka belum tahu dampaknya seperti apa. Di Tulungagung sekarang banyak tumbuh warung dan jasa. Harga tanah juga naik," menyoroti contoh positif di Tulungagung. Selain fungsi pertahanan, YTP juga akan mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Lahan yang belum digunakan untuk pembangunan nantinya tetap bisa dimanfaatkan warga dengan koordinasi bersama pihak batalion.

Rudy menegaskan, "Tujuan YTP ini juga untuk pendampingan ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan," menandakan tujuan ganda. Ia berharap proses penentuan lahan antara masyarakat, Perhutani, dan pemerintah daerah berjalan lancar agar pembangunan bisa dilakukan bertahap hingga tuntas.

Ia menutup dengan, "Targetnya memang bertahap, bisa tahunan. Nanti dampak ekonominya akan bisa dilihat sendiri," menunjukkan harapan bahwa hasilnya akan terlihat seiring waktu. Dengan demikian, YTP di Ponorogo diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi lokal, sekaligus memperkuat pertahanan dan ketahanan pangan di wilayah tersebut.