Bengkulu Dapat Rp23,55 Miliar untuk Ekonomi Kopi dan Hutan

Rp23,55 miliar dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk memperkuat ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam, khususnya kopi robusta dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Dana ini berasal dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, setara USD 1.453.904.

Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan bahwa potensi kopi dan perhutanan sosial di daerah harus menjadi motor penggerak kesejahteraan. Ia menambahkan, “Program ini adalah langkah nyata untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Bengkulu, terutama kopi robusta, sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat di kawasan hutan melalui tata kelola usaha yang lebih baik.”

Menurut data Badan Pusat Statistik, Bengkulu adalah produsen kopi terbesar ke‑5 di Indonesia. Produksi kopi mencapai 55 ribu ton atau 7,23 persen dari total produksi nasional pada tahun 2023. Posisi ini menempatkan Bengkulu sebagai salah satu sentra kopi nasional.

Helmi menjelaskan bahwa meski potensi kopi robusta dan HHBK signifikan, tantangan masih ada. “Tantangan pada aspek tata kelola usaha, kelembagaan, serta mutu pascapanen masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama,” ujarnya.

Untuk menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu meluncurkan Program Kopi Merah Putih pada awal tahun 2026. Program ini menjadi strategi percepatan hilirisasi kopi dan penguatan ekonomi masyarakat desa. Sekarang, program tersebut sejalan dengan peluncuran Strategi dan Transformasi Ekonomi Komunitas Perhutanan Sosial (PS), yang fokus pada pengembangan model bisnis berbasis masyarakat.

Provinsi Bengkulu menjadi salah satu dari tujuh provinsi di Indonesia yang menjadi lokus intervensi program ini. Dana Rp23,55 miliar akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, dan mengolah hasil produksi agar memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Intervensi program difokuskan di dua kabupaten: Bengkulu Utara dan Rejang Lebong. Di Bengkulu Utara, KUPS yang menjadi sasaran antara lain:

• KUPS Mahkota Bukit Resam
• KUPS Pesona Bukit Resam
• KUPS Sumur Alam
• KUPS Kopi Sako Lemo Nakai
• KUPS Durian Tembaga

Program ini juga menargetkan pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif berbasis hutan. Contohnya, KUPS Wisata Curug 9, KUPS Aroba Lemo Nakai, KUPS Dawen Lemo Nakai untuk produk ecoprint, dan KUPS Besambu Lemo Nakai untuk kerajinan HHBK.

Di Kabupaten Rejang Lebong, penguatan difokuskan pada rantai nilai kopi. KUPS yang terlibat adalah:

• KUPS Maju Bersama
• KUPS Sinar Harapan
• KUPS Register Lima
• KUPS Suko Makmur
• KUPS Bingo Sanyok

Kelompok-kelompok ini bergerak pada produksi green bean kopi. “Bengkulu harus menjadi daerah yang mampu mengelola potensi alamnya untuk kesejahteraan rakyat. Kopi kita harus naik kelas, masyarakat kita harus lebih sejahtera, dan hutan kita tetap lestari,” jelas Helmi.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, kelompok usaha masyarakat, lembaga pendamping, dan dukungan pembiayaan, Pemprov Bengkulu menargetkan terwujudnya transformasi ekonomi hijau yang berkelanjutan dan berpihak pada rakyat.

Program ini menandai langkah konkret pemerintah Bengkulu dalam memanfaatkan potensi kopi dan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan dana yang signifikan dan fokus pada peningkatan kapasitas serta nilai tambah, harapannya ekonomi daerah dapat tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.