Bima Arya Tegaskan Penegakan Anggaran Daerah Tidak Tersangkut

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengingatkan para pemimpin daerah pada acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan pada 25 April 2026. Ia menegaskan pentingnya menjaga agar anggaran yang disalurkan pemerintah tidak tersangkut di tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Bahasa Presiden yang lebih gamblang mengatakan, jangan sampai uang pusat nyangkut di oknum atau nyangkut karena program tak efektif,” ujar Bima. Ia menekankan bahwa dana APBN harus dipakai secara efektif dan tidak terhambat oleh birokrasi.

Dia juga menekankan sebaliknya. “Jangan sampai program dengan menggunakan dana APBD, nyangkut oleh oknum di tingkat pusat dan tak efektif.”

Dalam penjelasannya, Bima menyoroti contoh kegiatan perbaikan sekolah yang tidak langsung dibebankan pada kepala daerah, melainkan pada kepala sekolah. Ia juga mengingatkan bahwa dana desa yang dikonversikan menjadi program lain di desa dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan.

Menurutnya, pengurangan TKD (Transfer Ke Daerah) berdampak pada keuangan pemda. Untuk itu, ia menyerukan cara baru dalam mengelola hubungan anggaran antara pemerintah pusat dan daerah. “Yaitu mengkaji ulang format, konsep besaran transfer pusat ke daerah dan mengkonversi menjadi program yang lain,” terangnya.

Bima menyinggung bahwa Mendagri telah banyak mengeluarkan surat edaran (SE) untuk mengawal program prioritas. Salah satunya terkait program MBG, di mana kepala daerah diminta mengawal seluruhnya, termasuk rantai pasokan dan limbah yang dihasilkan. “Tapi, semuanya berpulang ke kepala daerah, bagaimana mengapa itu. Isu besarnya bagaimana menyesuaikan pola baru,” tambahnya.

Ia menanyakan, “Formatnya tinggal seperti apa, diapakan bolanya, kewenangannya dimana,” ungkapnya. Konsep aglomerasi juga disampaikannya, mencontoh wilayah Jabodetabek. “Di Sumatera ingin kerja sama efektif, baik kerja sama rantai pasok, kesulitan atasi inflasi, dan lain-lain tinggal bagaimana kelembagaannya nanti, ini bisa jadi inisiatif kepala daerah. Kita pikirkan bersama format kelembagaannya, sehingga kerja sama nantk bisa jelas,” tukasnya.

Kesimpulannya, Bima menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran daerah bergantung pada pengawasan ketat, penyesuaian format transfer, dan kolaborasi lintas wilayah yang terstruktur.