DKPP Sumsel 87,6% Vaksin PMK Selesaikan Sisa di April

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Sumatera Selatan menerima 41.000 dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) tahun ini. Vaksin ini akan disalurkan kepada peternak di seluruh kabupaten dan kota di provinsi.

Pelaksanaan vaksinasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama direncanakan selesai sebelum Idul Adha 2026. Realisasi vaksinasi PMK tahap pertama telah mencapai 17.519 dosis atau 87,6 % dari target 20.000 dosis pada semester pertama 2026, kata Kepala DKPP Sumsel Ruzuan Efendi pada 15 April 2026.

Ruzuan menegaskan bahwa sisa sekitar 2.000 dosis tahap I akan diselesaikan dalam waktu dekat. Ia menargetkan penyelesaian pada bulan ini. “Sisa sekitar 2 ribuan dosis lagi, ditargetkan rampung di April ini,” ujarnya.

Beberapa daerah telah mencapai cakupan vaksinasi 100 % di antara hewan ternak sapi. Ruzuan menyebutkan daerah-daerah tersebut, antara lain: Lalembang, Ogan Komering Ulu Timur, Empat Lawang, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Lubuk Linggau, Muara Enim, Pagar Alam, Musi Banyuasin, dan Ogan Komering Ilir.

Untuk tahap kedua, Ruzuan menjelaskan bahwa pelaksanaannya akan dimulai pada Juni 2026. Alokasi vaksin untuk tahap kedua adalah sisa dari alokasi tahun ini, yakni 21.000 dosis. Ia menambahkan, “Untuk tahap kedua sekitar Juni, tapi kita menunggu petunjuk dari pusat.”

Selain vaksinasi, DKPP Sumsel menekankan pentingnya pengetatan lalu lintas hewan. Setiap pembelian hewan ternak harus dilengkapi dengan surat keterangan kesehatan hewan. “Lalu lintas hewan harus diperketat agar penyebaran PMK bisa ditekan. Kemudian vaksinasi tahap pertama harus segera diselesaikan sebelum masuk tahap kedua,” kata Ruzuan.

Upaya pencegahan lain meliputi peningkatan sanitasi, biosecurity, dan penggunaan disinfektan di area kandang. Semua langkah ini bertujuan menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit.

Secara keseluruhan, DKPP Sumsel berfokus pada penyelesaian vaksinasi tahap pertama dan persiapan tahap kedua, sambil menerapkan kebijakan kontrol hewan dan standar kesehatan untuk melindungi peternak dan ternak di provinsi.