DPR Setujui Subsidi Energi Rp261,5 Triliun

Jakarta — Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, mengumumkan hasil pembahasan panitia kerja (panja) untuk anggaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka yang disepakati adalah Rp 261,50 triliun.

Jumlah ini lebih rendah Rp 11,44 triliun dibandingkan usulan awal pemerintah yang sebesar Rp 272,94 triliun. Said menyampaikan hal ini dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum, dan Gubernur Bank Indonesia pada Kamis, 24 September 2026.

"Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," ujar Said.

Rinciannya, subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG Tabung 3 Kg pada tahun 2027 disepakati sebesar Rp 131.393,3 miliar atau sekitar Rp 131,39 triliun. Angka ini turun Rp 11.443,2 miliar dari usulan awal yang mencapai Rp 142.836,5 miliar.

Subsidi tersebut terdiri dari dua komponen. Pertama, subsidi untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,34 triliun. Kedua, subsidi untuk LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 103,05 triliun.

Penurunan ini terutama dipicu oleh berkurangnya volume LPG Tabung 3 Kg dan juga solar jenis JBT. Volume BBM yang disubsidi diperkirakan mencapai 19.561,0 ribu kiloliter, sementara volume LPG mencapai 8.000,0 ribu metrik ton.

Sementara itu, untuk subsidi listrik tahun berjalan, nilainya tetap sebesar Rp 117,84 triliun. Angka ini sama persis dengan yang tercantum dalam RAPBN 2027.

Selain itu, ada juga anggaran untuk menutupi kekurangan bayar subsidi listrik dari tahun 2025. Jumlahnya sebesar Rp 12,26 triliun dan tetap dialokasikan.

Singkatnya, DPR dan pemerintah sepakat memangkas anggaran subsidi energi untuk tahun 2027. Pemangkasan terbesar ada pada sektor BBM dan LPG, sementara subsidi listrik tidak mengalami perubahan dari usulan awal.