ESDM Bantah Pembahasan Ekspor Listrik dengan BPI Danantara

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, mengonfirmasi bahwa CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani, melakukan kunjungan ke kantor Kementerian ESDM pada Rabu, 23 September 2026. Pertemuan itu, menurut Erani, membahas sektor ketenagalistrikan.

Salah satu topik utama dalam diskusi tersebut adalah penyusunan regulasi. Regulasi ini nantinya akan mengatur pengadaan listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik di dalam negeri. "Oh, yang itu listrik. Untuk membikin regulasi terkait dengan nanti untuk pengadaan listrik, pemenuhan dalam negeri dan sebagainya," kata Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 25 September 2026.

Ketika ditanya apakah pertemuan itu membahas rencana ekspor listrik, Erani dengan tegas membantahnya. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembahasan mengenai ekspor listrik sama sekali. "Belum ya (Pembahasan eskpor listrik)," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa beberapa negara tetangga telah meminta Indonesia untuk mengekspor listrik. Bahlil menyatakan bahwa Indonesia terbuka untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja sama semacam ini harus dilakukan secara adil. Terutama soal harga. Ia tidak ingin harga hanya ditentukan oleh satu pihak saja.

"Tapi harganya juga jangan harga yang mau kamu aja. Enggak boleh. Harganya yang harus win-win. Kerja sama itu saling menguntungkan, bukan kerja sama itu saling menekan," ujar Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD Tangerang, pada Selasa, 22 September 2026.

Bahlil juga menekankan pentingnya saling menghormati dalam setiap kerja sama. Tidak boleh ada tekanan dari satu pihak ke pihak lain untuk mencapai tujuan tertentu. Apalagi, kata Bahlil, Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam menjalin hubungan dengan negara lain.

"Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, Bapak Presiden Prabowo Subianto dan saya diperintahkan sebagai Menteri ESDM, kita pengin untuk berkawan kepada semua orang. Tetapi perkawanan itu harus dimaknai sebagai bentuk etika baik dengan saling menghargai. Tapi jangan coba-coba menekan negara kami," ujarnya dengan nada tegas.

"Jangan coba-coba. Karena kita menganut mazhab politik bebas aktif. Kepada saudara-saudara saya negara tetangga, tolonglah kita pakai adat ketimuran dalam bernegosiasi. Saya tahu kalian punya cara-cara main itu. Saya tahu kalian," sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga menyampaikan bahwa rencana pembangunan jaringan listrik (power grid) Asia Tenggara belum bisa terealisasi. Penyebabnya, Indonesia belum menandatangani kesepakatan antarnegara. Hal ini karena belum ada kesepakatan harga yang dianggap adil. Menurut Bahlil, kerja sama tersebut masih belum menguntungkan Indonesia.

"Kemarin Menteri Energi dari Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila, tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan dan betul, itu saya belum tanda tangan," ujarnya.

"Saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken. Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win," tambahnya.

Dari rangkaian pernyataan para pejabat ini, terlihat bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat berhati-hati dalam menjalin kerja sama kelistrikan dengan negara lain. Fokus utama masih pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan penyusunan aturan yang jelas. Sementara itu, wacana ekspor listrik dan proyek power grid ASEAN masih tertahan karena masalah harga yang belum dianggap saling menguntungkan. Pemerintah menegaskan bahwa prinsip keadilan dan saling menghormati harus menjadi dasar setiap negosiasi internasional.