Iran Minta PNS WFH, Hemat Energi di Tengah Krisis BBM

Pemerintah Iran mengubah aturan kerja bagi para pegawai negeri sipil (PNS). Mereka kini didorong untuk bekerja dari rumah atau work from home (WFH). Kebijakan ini muncul di tengah krisis bahan bakar yang semakin parah, infrastruktur yang rusak, dan tekanan ekonomi akibat perang melawan Amerika Serikat (AS).

Langkah ini diambil sebagai upaya penghematan biaya negara. Tujuannya juga untuk mengurangi konsumsi bahan bakar, listrik, dan gas alam. Pasokan energi di Iran saat ini sedang terganggu parah.

Jam kerja kantor resmi ditetapkan mulai pukul 8 pagi hingga 1 siang. Sisa jam kerja sesuai kontrak bisa dilakukan secara online dari jarak jauh. Aturan ini mulai berlaku pada 23 September 2026 dan akan berlangsung hingga akhir tahun fiskal Iran, yaitu Maret 2027.

Semua kantor pemerintah juga diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja selesai. Untuk sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional lainnya, pengaturan khusus akan diumumkan kemudian.

Setiap instansi pemerintah harus menetapkan satu hari dalam seminggu bagi para PNS dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat kerja. Untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) digratiskan hingga pertengahan November.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri bahkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro untuk berangkat kerja. Ini adalah bagian dari kampanye pemerintah untuk menghemat energi.

Kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua juga akan diganti secara bertahap. Penggantiannya dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau kendaraan hibrida. Namun, kebijakan ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk benar-benar diterapkan.

Krisis Energi Jadi Penyebab Utama

Data menunjukkan, rata-rata produksi bensin harian Iran selama lima bulan pertama tahun kalender Iran yang berakhir pada 22 Agustus 2026 mencapai 122 juta liter. Pada periode yang sama, konsumsi bensin mencapai 132 juta liter per hari.

Artinya, ada selisih sekitar 10 juta liter antara produksi dan konsumsi harian. Kesenjangan ini terus berlanjut pada paruh pertama bulan keenam tahun kalender Iran. Defisit produksi terhadap konsumsi masih berada di kisaran yang sama, sekitar 10 juta liter per hari.

Akibatnya, pada awal September 2026, pemerintah Iran menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari satu tahun. Berdasarkan kebijakan baru, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk penggunaan bensin di atas 110 liter per bulan.

Kebijakan yang sama juga menetapkan bahwa kendaraan impor dan sejumlah kategori kendaraan lainnya akan dikenakan harga BBM paling mahal.

Blokade Amerika Serikat yang diberlakukan sejak Juli 2026 semakin memperparah situasi. Blokade ini secara efektif menghentikan impor bahan bakar yang sebelumnya membantu menutup kesenjangan antara pasokan dan permintaan domestik Iran.

Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan kapal tanker besar yang melintasi Selat Hormuz. Akibatnya, pendapatan valuta asing negara itu ikut terpukul.

Selain gangguan perdagangan dan pasokan bahan bakar, fasilitas energi Iran juga mengalami kerusakan akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Selama perang, fasilitas minyak dan gas nasional, perusahaan petrokimia, serta depo bahan bakar utama dilaporkan menjadi sasaran serangan.

Kondisi inilah yang mendorong Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani arahan pada 12 September 2026. Arahan itu memerintahkan lembaga pemerintah untuk memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan. Tujuannya jelas: mengurangi biaya konsumsi bensin, listrik, dan gas alam negara.

"Kami telah memulai penghematan konsumsi dari pemerintah," kata Pezeshkian pada awal September.

Kebijakan WFH ini adalah respons langsung terhadap krisis energi yang multidimensi. Mulai dari defisit produksi BBM, blokade asing, hingga kerusakan infrastruktur akibat perang. Semuanya memaksa pemerintah untuk mengambil langkah drastis demi menekan pengeluaran negara.