Pemerintah Potong 945 Ribu Ton Jatah LPG 3 Kg Tahun Depan

Pemerintah memangkas jatah LPG 3 kilogram untuk tahun depan. Volume yang semula diusulkan dalam RAPBN 2027 sebesar 8.945,0 ribu metrik ton, kini menyusut menjadi 8.000,0 ribu metrik ton. Penurunan ini cukup signifikan, sekitar 945 ribu metrik ton.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Ahmad Erani Yustika, menjelaskan ada beberapa alasan di balik penyusutan ini. Pemerintah, menurutnya, sedang berusaha mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Selain itu, ada upaya untuk menjaga pasokan dalam negeri dan stabilitas harga. Bukan hanya satu faktor, tapi kombinasi dari beberapa hal.

Meski volume LPG 3 kg berkurang, Erani menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Mereka sudah menyiapkan sejumlah alternatif. Salah satu yang sedang dikembangkan adalah CNG 3 kg. "Kan nanti tahun depan kan sudah mulai ada ini juga kan CNG dan seterusnya," ujar Erani saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat, 25 September 2026.

Selain CNG, tahun depan Kementerian ESDM juga berencana memulai program kompor listrik. Mereka juga akan mengembangkan jaringan gas di berbagai wilayah Indonesia. "Ya seperti yang kita ketahui, untuk gas misalnya ada pembangunan jargas, ada pembangunan transmisi pipa, ada rencana untuk kompor gas, macam-macam lah jalannya yang dipakai itu," jelasnya.

Lalu bagaimana dengan pengaturan LPG 3 kg yang volumenya lebih rendah? Erani mengatakan pemerintah belum mengubah pengaturan secara keseluruhan. Sistem yang berjalan selama beberapa tahun terakhir masih sama. Menurutnya, jika nanti kebutuhan di lapangan berbeda dari asumsi yang sudah ditetapkan, pemerintah akan membahasnya lebih lanjut. "Kalau pengaturan secara keseluruhan itu kan sudah berjalan sepanjang beberapa tahun terakhir ini kan nggak ada perubahan apa-apa. Jadi nanti hal-hal yang di luar asumsi itu pasti akan dibahas lebih lanjut," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah, menyampaikan hasil panja terkait anggaran subsidi energi dalam pembahasan RAPBN 2027. Disepakati anggaran sebesar Rp 261,50 triliun. Angka ini turun Rp 11,44 triliun dari usulan pemerintah yang sebesar Rp 272,94 triliun. "Alokasi subsidi energi sebesar Rp 261.502,2 miliar lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 sebesar Rp 272.945,3 miliar," ujar Said dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Hukum dan Gubernur BI, pada Kamis, 24 September 2026.

Berdasarkan paparan Said, subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg tahun 2027 disepakati sebesar Rp 131.393,3 miliar atau Rp 131,39 triliun. Angka ini lebih rendah Rp 11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027 yang sebesar Rp 142.836,5 miliar. Rinciannya, subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sebesar Rp 28,34 triliun dan subsidi LPG Tabung 3 Kg sebesar Rp 103,05 triliun.

Penurunan subsidi BBM dan LPG ini terutama dipengaruhi oleh penurunan volume LPG Tabung 3 kg dan JBT Solar. Volume solar ditetapkan sebesar 19.561,0 ribu KL dan LPG 8.000,0 ribu MT. Sementara itu, subsidi listrik untuk tahun berjalan sebesar Rp 117,84 triliun, angka ini sama dengan nominal dalam RAPBN 2027. Ada juga subsidi listrik kurang bayar tahun 2025 yang anggarannya tetap sebesar Rp 12,26 triliun.

Intinya, pemerintah mengurangi volume LPG 3 kg sambil menyiapkan energi alternatif seperti CNG dan kompor listrik. Anggaran subsidi energi pun ikut turun, terutama karena berkurangnya volume LPG bersubsidi.