Iran Pangkas Jam PNS, Terapkan WFH Hemat Energi
Gambar atau konten salah?
Pemerintah Iran mengambil langkah drastis dengan memangkas jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan mendorong sistem kerja dari rumah. Kebijakan ini diambil untuk menghemat konsumsi energi nasional di tengah krisis bahan bakar minyak (BBM) yang semakin parah.
Berdasarkan laporan Al Jazeera, langkah ini merupakan bagian dari upaya penghematan biaya pemerintah sekaligus mengurangi konsumsi bahan bakar, listrik, dan gas alam. Iran saat ini menghadapi gangguan pasokan energi yang cukup serius.
Aturan baru menetapkan jam kerja kantor hanya dari pukul 8 pagi hingga 1 siang. Sisa jam kerja sesuai kontrak bisa dilakukan secara daring dari jarak jauh. Kebijakan ini mulai berlaku pada 23 September lalu dan akan berlangsung hingga akhir tahun fiskal Iran pada Maret 2027.
Seluruh kantor pemerintah diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir. Sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional akan mengikuti pengaturan terpisah yang akan diumumkan kemudian.
Setiap instansi pemerintah juga harus menetapkan satu hari dalam seminggu bagi para PNS dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat kerja. Untuk mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi, layanan metro dan bus rapid transit (BRT) digratiskan hingga pertengahan November.
"Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah menteri pemerintah bahkan mengunggah video yang memperlihatkan mereka menggunakan metro untuk berangkat kerja sebagai bagian dari kampanye tersebut," tulis Al Jazeera dalam laporannya.
Kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua rencananya akan diganti secara bertahap dengan kendaraan listrik, berbahan bakar gas, atau hibrida. Namun kebijakan ini diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diimplementasikan.
Krisis energi jadi penyebab utama
Data yang dikutip Al Jazeera menunjukkan rata-rata produksi bensin harian Iran selama lima bulan pertama tahun kalender Iran yang berakhir pada 22 Agustus 2026 mencapai 122 juta liter. Pada periode yang sama, konsumsi bensin mencapai 132 juta liter per hari.
Artinya ada selisih sekitar 10 juta liter antara produksi dan konsumsi harian. Kesenjangan ini terus berlanjut pada paruh pertama bulan keenam tahun kalender Iran, dengan defisit produksi terhadap konsumsi berada di kisaran yang sama, yakni sekitar 10 juta liter per hari.
Pada awal September 2026, pemerintah Iran menaikkan harga BBM untuk kedua kalinya dalam waktu kurang dari satu tahun. Berdasarkan kebijakan tersebut, masyarakat harus membayar dua kali lipat untuk penggunaan bensin di atas 110 liter per bulan.
Kebijakan yang sama juga menetapkan agar kendaraan impor dan sejumlah kategori kendaraan lainnya dikenakan harga BBM paling mahal.
Blokade Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan sejak Juli 2026 secara efektif menghentikan impor bahan bakar yang sebelumnya membantu menutup kesenjangan antara pasokan dan permintaan domestik Iran. Blokade ini juga menghambat ekspor minyak Iran menggunakan kapal tanker besar yang melintasi Selat Hormuz, sehingga berdampak terhadap pendapatan valuta asing negara tersebut.
Selain gangguan perdagangan dan pasokan bahan bakar, fasilitas energi Iran juga mengalami kerusakan akibat konflik dengan AS dan Israel. Selama perang, fasilitas migas nasional, perusahaan petrokimia, serta depo bahan bakar utama dilaporkan menjadi sasaran serangan.
Berbagai kondisi inilah yang membuat Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani arahan pada 12 September 2026 yang memerintahkan lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan. Tujuannya mengurangi biaya konsumsi bensin, listrik, dan gas alam negara.
"Kami telah memulai penghematan konsumsi dari pemerintah," kata Pezeshkian pada awal September ini.
Iran menghadapi tekanan ekonomi yang berat. Kombinasi antara produksi dalam negeri yang tidak mencukupi, blokade internasional, dan kerusakan infrastruktur akibat konflik memaksa pemerintah mengambil langkah penghematan ekstrem. Kebijakan WFH dan pemangkasan jam kerja menjadi pilihan paling realistis dalam jangka pendek.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
DPR Setujui Subsidi Energi Rp261,5 Triliun
Iran Minta PNS WFH, Hemat Energi di Tengah Krisis BBM
PLN EPI Garap Bisnis Bioenergi dari 60 Juta Ton Biomassa Terabaikan
ESDM Bantah Pembahasan Ekspor Listrik dengan BPI Danantara
Pemerintah Potong 945 Ribu Ton Jatah LPG 3 Kg Tahun Depan
SAKA Energi Mulai Pengeboran Sumur Eksplorasi SM-1 di Kaltim
Berita Terbaru
DPR Setujui Subsidi Energi Rp261,5 Triliun
Iran Minta PNS WFH, Hemat Energi di Tengah Krisis BBM
Iran Pangkas Jam PNS, Terapkan WFH Hemat Energi
PLN EPI Garap Bisnis Bioenergi dari 60 Juta Ton Biomassa Terabaikan
ESDM Bantah Pembahasan Ekspor Listrik dengan BPI Danantara
Pemerintah Potong 945 Ribu Ton Jatah LPG 3 Kg Tahun Depan
SAKA Energi Mulai Pengeboran Sumur Eksplorasi SM-1 di Kaltim
Kapal Minyak Pertamina Ditahan di Malaysia Sudah 5 Bulan
ESDM Siapkan CNG 3 Kg untuk Gantikan LPG Bersubsidi
Indonesia Targetkan 100 GWp Surya, Butuh Regulasi Jelas
