Fraksi Golkar Soroti Serapan Anggaran Badung yang Lamban

Fraksi Partai Golkar di DPRD Kabupaten Badung mengkritik kinerja pemerintah daerah dalam menyerap anggaran. Sepanjang tahun anggaran 2025, serapan dinilai tidak efisien. Sorotan paling tajam jatuh pada pos belanja modal. Realisasinya bahkan belum mencapai setengah dari target yang sudah ditetapkan.

Anggota DPRD Badung dari Fraksi Golkar, I Made Suparta, menyampaikan hal ini saat membacakan pandangan umum fraksi dalam sidang paripurna, Senin, 13 Juli 2026. "Melihat postur belanja daerah Kabupaten Badung dengan realisasi sebesar 64,5 persen atau sebesar Rp 8,3 triliun dari target sebesar Rp 12,8 triliun menunjukkan adanya inefisiensi," ujar Suparta. Ia menambahkan, "Hal ini terutama pada rendahnya realisasi belanja modal yang hanya 47,19 persen dari target belanja modal sebesar Rp 4,4 triliun."

Kurang maksimalnya penyerapan anggaran ini, menurut Fraksi Golkar, berdampak langsung pada pembangunan di Badung. Alokasi anggaran yang ada belum mampu memberikan dampak optimal bagi masyarakat luas. "Hal tersebut mencerminkan bahwa alokasi dan penyerapan anggaran belum mampu menghasilkan output pembangunan yang optimal, yang mencerminkan prinsip value for money," kata Suparta. Namun, ia juga memahami bahwa kendala ini terjadi karena penerimaan pembiayaan daerah belum terealisasi dengan optimal.

Dari sisi pembiayaan daerah, realisasi penerimaan hanya mencapai Rp 200 miliar. Angka ini sangat jauh dari target awal yang dipatok sebesar Rp 1,45 triliun. Artinya, hanya 32,02 persen dari target yang tercapai dari sektor pinjaman lembaga keuangan bukan bank. "Ke depan kami mendorong untuk percepatan realisasi pembelanjaan program yang direncanakan. Utamanya yang terkait belanja terhadap infrastruktur yang sudah direncanakan dan disepakati bersama pihak ketiga," tegas Suparta.

Selain masalah belanja modal, Fraksi Golkar juga menyoroti struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung. Struktur ini dinilai sangat rentan karena hanya bertumpu pada satu sektor. Kondisi fiskal Badung saat ini memiliki tingkat ketergantungan yang sangat akut terhadap fluktuasi industri pariwisata. "PAD Kabupaten Badung tahun 2025 yang didominasi oleh penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT menyebabkan ketergantungan pemerintah pada sektor pariwisata. Hal ini mencerminkan tingginya ketergantungan fiskal daerah kita," papar Suparta.

Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi pendapatan daerah Badung tahun 2025 mencapai Rp 9,1 triliun dari target Rp 11,22 triliun, atau sekitar 81,13 persen. Komponen PAD menjadi fondasi utama dengan sumbangan mencapai Rp 8,06 triliun. Dari jumlah tersebut, sektor pajak daerah menyumbang hingga Rp 7,2 triliun. "Pendapatan pajak daerah tersebut didominasi oleh PBJT yang mencerminkan pendapatan daerah Kabupaten Badung sangat bergantung terhadap daya beli konsumtif masyarakat dan pariwisata. Kami mendorong ke depan untuk dilakukan diversifikasi sumber pendapatan," pungkasnya.

Fraksi Golkar melihat dua masalah utama dalam pengelolaan keuangan daerah Badung. Pertama, serapan anggaran yang lambat, terutama untuk belanja modal. Kedua, ketergantungan yang sangat tinggi pada sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan. Kedua hal ini membuat kondisi fiskal Badung rentan terhadap guncangan eksternal, seperti penurunan jumlah wisatawan atau perubahan daya beli masyarakat.