DPRD Dorong Desa Adat Ikut Jaga Keamanan Bali
Gambar atau konten salah?
Komisi I DPRD Bali mendorong desa adat untuk ambil bagian dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing. Langkah ini diambil karena dewan mencatat adanya peningkatan angka kriminalitas di Bali.
Ketua Komisi I DPRD Bali, I Nyoman Budiutama, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polda Bali, Imigrasi, Satpol PP, Majelis Desa Adat, dan aparat penegak hukum lainnya. Rapat berlangsung di kantor DPRD Bali pada Senin, 13 Juli 2026.
"Karena kita tahu bahwa dalam menjaga ketertiban keamanan tidak hanya mutlak pihak kepolisian, nah ini perlu adanya kerja sama jelas dengan tiap-tiap pengampu daripada kepentingan ini," ujar Budiutama.
Ia menambahkan, kerja sama harus dimulai dari tingkat paling bawah. "Baik dari tingkat bawah, ke pecalang yang ada di masing-masing desa adat dan kami mohon juga dari apa yang disampaikan tadi, itu Sipandu Beradat tetap dilaksanakan dengan baik," sambungnya.
Menurut Budiutama, keterlibatan desa adat akan menjaga ketertiban dan keamanan, baik di lingkungan adat maupun secara umum. Ia meminta pecalang ikut menertibkan jika ada permasalahan yang muncul.
Salah satu contohnya adalah penertiban saat kegiatan upacara keagamaan. Budiutama meminta pecalang berkoordinasi dengan polisi setempat. Tujuannya, penutupan jalan tidak terjadi saat acara keagamaan dan mengganggu pengguna jalan lain.
Pernyataan ini juga merespons ramainya pemberitaan di media sosial soal pengalihan arus saat upacara Ngerebong di Kesiman beberapa waktu lalu. Budiutama membantah jika pecalang disebut menutup jalan. "Tapi sementara ini kan tidak ada itu pecalang itu sampai menutup jalan, tidak ada itu. Mungkin di medsos, nggak ada itu karena kan sudah apa itu pecalang itu diberikan pembekalan oleh pihak kepolisian," jelasnya.
Selain itu, dewan juga mendorong pemasangan CCTV. Budiutama meminta pemerintah daerah segera mempersiapkan pengadaannya. Ia berencana berkoordinasi dengan pemerintah untuk merealisasikan hal ini.
"Ya output-nya itu kan kita sama-sama menjaga bagaimana itu kita terjadi bisa diminimalisasi kriminalitas dengan cara kerja sama dengan pihak-pihak berkepentingan, baik masing-masing di pemerintah daerah dan juga sampai di tingkat desa adat," jelas politikus PDIP itu.
Secara keseluruhan, DPRD Bali melihat bahwa keamanan bukan hanya tugas polisi. Desa adat dan pecalang memiliki peran penting. Koordinasi yang baik antara semua pihak diharapkan bisa menekan angka kriminalitas. Pengadaan CCTV dan pengelolaan lalu lintas saat upacara adat menjadi dua contoh konkret yang dibahas dalam rapat tersebut.
Komentar
Memuat komentar...
Terkait
Kapolri Duduk Bareng Pecalang dan Ojol di Bali
Sensatia Raih Sertifikasi Bebas Kekejaman dari Cruelty Free International
Kampung Gelgel Klungkung tak punya calon kades
Bangkai Paus di Pantai Perancak Kembali Muncul
Ledakan Tabung Gas Hanguskan Warung Bakso, Tiga Luka Bakar
Klungkung Kekurangan 8.300 PJU, Nusa Penida Paling Parah
Berita Terbaru
Bahlil Bantah Pemadaman Listrik Terkait Pasokan Batu Bara
Harga Minyak US$100 Per Barel, Masyarakat Berbondong Beralih ke BBM Subsidi
Bahlil Buka Suara soal Badan Usaha Khusus Migas Baru
Bahlil soal Impor Migas: Cari Pemasok Termurah
Pemerintah Dorong Program B50 Berhasil, Kini Siap Kembangkan E50
Presiden Kirim Surat ke DPR untuk Bahas RUU Migas
Pemerintah Hidupkan 45.000 Sumur Rakyat dan Sumur Tua
Proyek Sampah Jadi Listrik Bogor Raya 1 Mulai Dibangun
Pertamina Percepat Produksi Migas Demi Target 1 Juta Barel
Pertamina EP Buka Suara soal Kasus BUMD Bekasi
