Komdigi: Pita 7 GHz Jadi Kandidat 6G, tapi Ada Dilema

Meskipun teknologi 6G masih menjadi wacana yang cukup jauh dari realisasi, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sudah mulai mengidentifikasi pita frekuensi yang berpotensi menjadi fondasi layanan tersebut di Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian adalah pita frekuensi 7 GHz, yang oleh para pelaku industri telekomunikasi dijuluki sebagai 'si kembang desa'. Julukan ini bukan tanpa alasan.

Adis Alifiawan, yang menjabat sebagai Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standarisasi Infrastruktur Digital di Komdigi, menjelaskan bahwa pita 7 GHz menjadi favorit karena penggunaannya yang sangat masif untuk jaringan microwave link. Jaringan ini berfungsi sebagai backhaul, yaitu penghubung antar satu menara telekomunikasi dengan menara lainnya. "Di database kami, pita 7 GHz itu adalah si kembang desa. Yang paling disukai oleh para pengguna microwave link itu adalah 7 GHz. Penggunaannya lima kali lipat lebih banyak dibandingkan 6 GHz," ujar Adis di Jakarta, Kamis 09 Juli 2026.

Popularitas yang tinggi ini justru menempatkan pemerintah dalam posisi yang dilematis. Ketika pembahasan mengenai spektrum untuk 6G dimulai, pita 7 GHz menjadi kandidat kuat. Namun, jika akhirnya diputuskan bahwa 6G akan beroperasi di pita 7 GHz, Komdigi harus membuat pilihan sulit. Apakah frekuensi tersebut tetap dipertahankan untuk kebutuhan backhaul microwave link yang sudah ada, atau justru dialihkan fungsinya menjadi jaringan akses seluler untuk generasi berikutnya? "Kalau suatu hari kita memutuskan 6G ada di 7 GHz, berarti kita harus memilih, mau dipakai untuk backhaul sebagai microwave link atau dipakai untuk akses 6G. Kita tidak bisa mengambil dua-duanya," tegas Adis.

Tantangan serupa tidak hanya terjadi pada pita 7 GHz. Adis menuturkan bahwa seluruh kandidat spektrum yang saat ini dibahas dalam agenda World Radiocommunication Conference (WRC) 2027 sudah memiliki pengguna masing-masing. Tidak ada satu pun pita frekuensi yang benar-benar kosong dan siap pakai. Empat pita frekuensi yang masuk dalam pembahasan internasional meliputi 4 GHz, upper 6 GHz, 7 GHz, dan 15 GHz. Setiap opsi yang dipilih pasti membawa konsekuensi tersendiri. "Empat frekuensi ini semuanya sudah ada yang memakai. Ada yang dipakai microwave link, ada yang dipakai satelit, ada yang bertetangga dengan penerbangan. Jadi situasinya memang tidak mudah," jelasnya.

Pita 4 GHz dan 15 GHz, misalnya, memiliki tantangan unik karena letaknya yang berdekatan dengan layanan penerbangan. Pengaturan frekuensi di area ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari potensi interferensi yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Sementara itu, untuk pita 15 GHz, Adis menilai implementasi 6G di frekuensi ini akan membutuhkan jaringan small cell dalam jumlah yang sangat besar. Konsekuensinya, operator telekomunikasi harus membangun lebih banyak base transceiver station (BTS). Hal ini secara langsung berarti investasi jaringan yang dibutuhkan akan jauh lebih tinggi. "Kalau bicara 15 GHz, pasti kita bicara small cell. Artinya investasinya harus lebih besar karena BTS akan lebih banyak. Saya yakin ini juga menjadi pertimbangan dari sisi industri," kata Adis.

Lalu bagaimana dengan pita upper 6 GHz? Hingga saat ini, Komdigi belum mengambil keputusan mengenai arah kebijakan untuk pita frekuensi tersebut. Berdasarkan data yang dimiliki Komdigi dari Policy Tracker 2026 dan GSMA, terdapat sekitar 12 negara yang telah menetapkan spektrum upper 6 GHz untuk layanan Wi-Fi. Di sisi lain, beberapa negara memilih untuk mengalokasikannya bagi layanan seluler atau International Mobile Telecommunications (IMT), yang merupakan fondasi dari teknologi 5G dan 6G. "Kami dari Komdigi belum memutuskan upper 6 GHz ini akan digunakan untuk apa. Justru kami berharap ada masukan dan pertimbangan, terutama dari sisi public value dan timing," pungkas Adis.

Singkatnya, persiapan menuju 6G di Indonesia masih panjang dan penuh dengan pertimbangan. Keputusan mengenai alokasi spektrum frekuensi bukanlah perkara mudah karena setiap pita yang ada saat ini sudah memiliki fungsi dan penggunanya. Pemerintah harus menyeimbangkan antara kebutuhan akan teknologi masa depan dengan keberlangsungan layanan yang sudah berjalan, serta mempertimbangkan aspek investasi dan potensi interferensi. Pilihan antara mempertahankan fungsi backhaul atau beralih ke akses seluler di pita 7 GHz menjadi salah satu contoh nyata dari kompleksitas ini.