Palembang Bentuk Tim Terkumpul Tangani Banjir & Kemacetan

Pemerintah Kota Palembang mengumumkan komitmen serius dalam menangani banjir dan kemacetan yang sering mengganggu warga. Untuk mempercepat respons, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dibentuk menjadi satu tim terpadu.

Aprizal Hasyim, Sekretaris Daerah, menegaskan bahwa pembentukan tim ini adalah langkah konkret. "Pak Wali Kota berpesan agar seluruh pihak bergerak bersama-sama dengan ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, seluruh OPD harus siap siaga sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing," katanya kepada wartawan pada 29 Mei 2026.

Setiap OPD diberi wilayah dan tugas khusus. Mereka mulai dari identifikasi penyebab genangan hingga penanganan cepat di lapangan.

Dinas Perhubungan (Dishub) akan mengatur lalu lintas di kawasan terdampak, evakuasi warga, dan menyediakan lokasi pengungsian serta bantuan logistik. "Dinas Perhubungan (Dishub), misalnya, akan fokus pada pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak banjir, evakuasi warga, hingga penyediaan lokasi pengungsian dan bantuan logistik," ungkapnya. Dishub juga akan menyiapkan perahu karet di wilayah rawan genangan, serta mengkoordinasikan penempatan penyeimbang air di titik-titik kritis. Tim ini bekerja sama dengan petugas Satpol PP untuk memastikan jalur evakuasi tetap terbuka.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan memperkuat evakuasi warga terjebak, terutama lansia, anak-anak, dan yang sakit. "Sementara itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) akan memperkuat proses evakuasi warga yang terjebak banjir, terutama lansia, anak-anak, dan warga sakit," kata Aprizal. Damkar menyiapkan mobil pompa dan mesin portable untuk mengurangi genangan di beberapa titik, serta melakukan evakuasi hewan berbahaya seperti ular dan biawak yang muncul ke permukiman. Selain mobil pompa, Damkar juga akan menyiapkan alat pemadam kebakaran portabel dan tim medis untuk menanggulangi luka akibat banjir. Petugas akan melaporkan kondisi titik banjir secara real-time ke pusat koordinasi.

Call Center 112 disiagakan untuk menanggapi pengaduan masyarakat secara cepat dalam situasi darurat.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan intensif sosialisasi dan edukasi tentang kesiapsiagaan banjir. Informasi tentang titik genangan, kondisi cuaca, dan perkembangan penanganan akan disampaikan secara berkala lewat media sosial resmi pemerintah. Kominfo akan menggunakan platform aplikasi mobile dan situs web untuk memperbarui warga tentang status banjir secara real-time, serta menyediakan panduan evakuasi yang mudah diikuti.

Satpol PP turut terlibat dalam pengamanan fasilitas umum, pemantauan titik banjir, dan membantu pengaturan lalu lintas di kawasan terdampak.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) fokus memetakan titik rawan banjir akibat sampah, menyediakan sarana kebersihan, dan menempatkan tong sampah di lokasi strategis. DLHK juga akan melakukan penyuluhan tentang pembuangan sampah yang benar dan menegakkan peraturan kebersihan di daerah rawan banjir, guna mencegah penyumbatan saluran air.

Untuk penanganan sosial, Dinas Sosial mengerahkan Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang beroperasi 24 jam di wilayah rawan banjir. "Petugas Tagana bertugas melaporkan potensi bahaya, membantu evakuasi warga, hingga mendistribusikan bantuan darurat berupa makanan, pakaian, dan kebutuhan dasar lainnya." Tagana juga akan menyiapkan kotak darurat di titik-titik rawan, memantau kondisi cuaca, dan bekerja sama dengan petugas Satpol PP untuk menandai jalur evakuasi.

Aprizal menutup pernyataannya dengan harapan: "Melalui tim terpadu tersebut, kami berharap penanganan banjir dan kemacetan bisa dilakukan lebih cepat, efektif, dan terintegrasi sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisir," pungkasnya.

Dengan koordinasi lintas OPD, pemerintah kota berusaha mengurangi dampak banjir dan kemacetan. Integrasi tugas dan sumber daya diharapkan membuat respons lebih cepat dan terarah, sehingga warga dapat segera kembali ke rutinitas normal.