Palembang Perluas Kolam Retensi, Gencar Penanganan Banjir

Pemerintah Kota Palembang menegaskan akan mempercepat penanganan banjir di wilayahnya melalui proyek perluasan kolam retensi dan normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Bendung. Proyek ini dijadwalkan mulai awal Mei 2026, dengan fokus utama pada Kolam Retensi Simpang Polda yang akan diperlebar dan diperdalam.

Perluasan ini bertujuan mengurangi genangan di tiga kecamatan: Ilir Timur I, Kemuning, dan Ilir Timur III. Menurut Wali Kota Ratu Dewa, sebagian titik kolam retensi masih berada pada tahap Detailed Engineering Design (DED) yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Namun, untuk penanganan banjir di DAS Bendung, proyek sudah memasuki fase lelang.

“Sebagai progres awal, sekarang sedang masa lelang khususnya penanganan banjir di DAS Bendung. DAS Bendung ini kolam retensi yang akan diperlebar dan diperdalam itu Kolam Retensi Simpang Polda,” ujar Ratu Dewa saat diwawancarai pada Rabu, 22 April 2026.

Ia menambahkan, “proyek ini terintegrasi dengan sistem pompanisasi di kawasan Sekip Bendung. Dengan optimalisasi tersebut, seluruh pompa yang tersedia diharapkan dapat beroperasi maksimal.”

“Sehingga pompa yang jumlahnya lima, yang selama ini berfungsi hanya dua, bisa berfungsi semua. Dan ini bisa menyedot air dari tiga kecamatan yang saya sebutkan tadi,” tambahnya.

Proyek ini juga mendapat dukungan anggaran dari Kementerian Pekerjaan Umum. Dana tersebut akan digunakan untuk memperlebar dan memperdalam aliran sungai sebagai bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu.

Sebagai dampak dari perluasan kolam retensi, sejumlah fasilitas di sekitar lokasi akan direlokasi, termasuk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kawasan Simpang Polda.

Ratu Dewa memastikan, proses pembebasan lahan dan persoalan sosial di sekitar proyek sebagian besar telah diselesaikan. Sosialisasi kepada masyarakat juga telah dilakukan sejak lama, termasuk melibatkan pihak kecamatan dan tim dari pemerintah pusat.

“Beberapa permasalahan sosial sudah clear semua termasuk pembebas-pembebasan karena alurnya sampai ke daerah DAS Bendung. Ini sebenarnya sudah lama kita sosialisasikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ratu Dewa menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang sendiri, melainkan membutuhkan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah provinsi maupun pusat.

Ia menyebut, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Dinas PUPR harus memetakan kembali kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau area terbuka yang berfungsi sebagai resapan air.

“Sekali lagi, ini penanganan banjir tidak bisa Pemkot bekerja sendiri. Kami minta bantu dari legislatifnya juga, dari Pemerintah Provinsi, dari Balai Jalan Nasional, Balai Sungai, Pemerintah Pusat, termasuk teman‑teman media dan juga masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, sinergi ini penting karena banyak kendala teknis di lapangan yang berkaitan dengan kewenangan lintas instansi, seperti pelebaran drainase yang terhambat oleh infrastruktur jembatan di jalan nasional maupun provinsi. “Ketika kita ingin memperlebar drainase, pasti di sana ada terhambat umpamanya masalah jembatan. Jembatannya kan akan menutup jalan air, makanya itu harus ditinggikan. Artinya ini masuk program jangka menengah dan jangka panjang,” jelasnya.

Dengan harapan, Pemerintah Kota Palembang berharap proyek perluasan kolam retensi dan penanganan banjir ini dapat berjalan sesuai rencana, sehingga dampaknya bisa segera dirasakan masyarakat.

Proyek ini menandai langkah konkret pemerintah kota dalam mengatasi masalah banjir yang sering mengganggu kehidupan warga. Dengan melibatkan berbagai lembaga dan memperhatikan aspek teknis serta sosial, diharapkan solusi ini dapat memberikan perlindungan jangka panjang bagi wilayah Palembang.