Pembangunan Jembatan Air Lawai Dimulai, Selesai 180 Hari

Pembangunan Jembatan Air Lawai di Desa Muara Lawai, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, telah dimulai. Jembatan ini ditargetkan selesai dalam 180 hari atau enam bulan.

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan bahwa proyek ini merupakan hasil proses panjang sejak jembatan lama roboh. Prosesnya meliputi pembongkaran, pembersihan lokasi, persiapan administrasi, dan penetapan pemenang tender. Semua langkah ini bertujuan memulihkan konektivitas bagi masyarakat setempat.

Kerja akan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Pembangunan kembali Jembatan Air Lawai (TPPJAL) bekerja sama dengan MK PT Dkonsindo CM dan kontraktor EPC PT SBR. Para pengusaha turut memberikan dukungan. Pada hari Jumat, 10 April 2026, Gubernur memimpin prosesi peletakan batu pertama.

“Kita bukan tidak ingin cepat, namun dalam penggunaan anggaran ada tahapan yang harus dilalui. Hari ini kita mulai setelah semua proses tersebut selesai,” ujar Deru.

Gubernur menegaskan bahwa jembatan harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan. Tidak hanya selesai secara fisik, jembatan juga harus mampu menahan beban sesuai ketentuan. Seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga serah terima, akan diawasi oleh Dinas PU.

Gubernur berharap pembangunan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. “Secara umum, proyek ini ditargetkan rampung dalam 180 hari. Namun, diharapkan dapat selesai lebih cepat agar segera dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.

Dia juga menyoroti kesadaran para pengusaha dalam mengikuti instruksi penggunaan jalan khusus. Baik jalan lama maupun baru, sehingga lalu lintas di kawasan tersebut menjadi lebih lancar. Meski demikian, Deru mengingatkan pentingnya perbaikan jalan di sekitar jembatan. Kualitas infrastruktur harus dikerjakan secara menyeluruh.

“Percuma jembatan bagus jika jalan menuju ke sana masih berlubang. Ini harus menjadi perhatian bersama,” ungkapnya.

Gubernur mengimbau masyarakat dan pengguna jalan untuk memahami potensi gangguan selama proses pembangunan berlangsung serta pentingnya pemasangan rambu-rambu keselamatan di sekitar lokasi proyek. Ia meminta Pemkab Lahat mengawasi jalannya kerja sama antara pemerintah dan pengusaha agar tetap berjalan sesuai aturan.

Selain itu, Deru menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh terhambat oleh alasan efisiensi, melainkan harus disertai upaya mencari solusi melalui kolaborasi dan partisipasi semua pihak.

Proyek ini menandai langkah konkret pemerintah daerah dalam memperbaiki infrastruktur di wilayah yang sebelumnya terisolasi. Dengan jembatan baru, harapan masyarakat akan akses lebih cepat ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pasar. Pembangunan ini menjadi contoh bagaimana kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat dapat menghasilkan infrastruktur yang aman dan berguna bagi semua.