Pembelajaran Offline Tetap Setelah Lebaran, Tegaskan Menteri

Jakarta, 23 Maret 2026 – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pembelajaran siswa harus tetap berlangsung secara offline setelah Lebaran. Keputusan ini diambil di tengah krisis global yang sedang berlangsung.

Pratikno menyatakan bahwa langkah tersebut telah disepakati bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, dan Menteri Agama, Menag. Ia menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan agar tidak terjadi learning loss di kalangan pelajar.

Ia juga mengingatkan kembali arahan Presiden Prabowo yang disampaikan pada sidang kabinet paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Menurut Pratikno, situasi krisis global harus menjadi momentum untuk mempercepat agenda transformasi nasional.

Pratikno menjelaskan bahwa pernah ada diskusi mengenai metode hybrid pembelajaran daring dan luring. Namun, setelah mempertimbangkan pentingnya kualitas pendidikan, para pejabat lintas kementerian memutuskan bahwa pembelajaran daring tidak menjadi prioritas saat ini.

“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno, seperti dilansir oleh Kemenko PMK, dikutip pada 25 Maret 2026.

Ia juga menginstruksikan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk efisiensi, perjalanan dinas nonesensial diminta dipangkas, pertemuan dan rapat dioptimalkan secara daring, dan penerapan FWA (Flexible Working Arrangement) dilakukan secara terukur.

“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.

Keputusan ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan tantangan global. Fokus tetap pada kualitas belajar offline, sambil memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, pendidikan di Indonesia berupaya tetap relevan dan adaptif di tengah perubahan zaman.